REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Farhan belum bisa berkomentar banyak terkait adanya perubahan UU Pers yang terdapat di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dirinya mengaku masih harus mempelajarinya terlebih dahulu.
"Saya masih pelajari secara mendalam karena kami pun masih fokus inventarisasi masalah di Omnibus Law," kata Farhan kepada Republika, Senin (17/2).
Menurutnya, masukan dari media dan asosiasi jurnalis sudah masuk ke dalam pertimbangan komisi I dalam menetapkan keputusan. Republika juga mencoba menanyakan langsung hal yang sama ke Ketua Komisi I Meutya Havid, namun yang bersangkutan belum mau menanggapi.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengingatkan agar perubahan pasal di Omnibus Law RUU Cipta Kerja terkait pers tak boleh mengekang kebebasan pers. Politikus Demokrat ini menekankan, pers harus dijaga dan diperkuat oleh semua pihak.
"Kami mengimbau pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi," ujar Teuku saat dihubungi, Senin (17/2) siang.
Sebelumnya Pemerintah melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja memasukkan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Direktur LBH Pers, bersama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai upaya revisi tersebut adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers.
"Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12," kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis, Ahad (16/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
