REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengakui telah menelepon perwakilan anak buah kapal (ABK) berwarga negara Indonesia yang dikarantina di kapal pesiar Diamond Princess di pelabuhan Yokohama, Jepang, Senin (17/2). Retno juga telah mengubungi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishiib untuk meminta informasi tentang perkembangan kondisi para kru Indonesia di kapal.
"Berbicara melalui telepon dengan anggota kru Indonesia dari Diamond Princess Cruise di Jepang (17/02). Pemerintah terus memonitor dengan cermat semua perkembangan Cruise," ujar Retno melalui akun resmi Twitternya, Senin.
Dalam sambungan teleponnya, Retno berharap semua anggota kru Indonesia untuk menjaga semangat, tetap aman dan juga sehat. Retno juga menyampaikan harapanya kepada pemerintah Jepang untuk selalu memonitor 78 anggota ABK di kapal tersebut.
Sebelumnya, Retno mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI menyoal pemulangan mereka setelah selesai karantina Rabu mendatang. "Kita akan pantau terus. Tadi saya sudah bicara dengan Bapak Menteri Kesehatan, dan kita melihat ada baiknya dari tim Kementerian Kesehatan sudah berangkat ke Tokyo untuk mengantisipasi pada saat masa karantina selesai dan juga kita mengatur mereka pulang," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/2), dikutip dari akun Twitter resmi Menteri Luar Negeri.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kabar terbaru 78 WNI awak kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan negatif terinfeksi virus novel corona (COVID-19). Selain itu, satu WNI yang positif terinfeksi COVID-19 di Singapura beberapa waktu lalu kini membaik namun statusnya masih suspect.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto menjelaskan, penumpang dan awak kapal pesiar Diamond Princess diperkenankan sandar oleh otoritas kesehatan Jepang selama 14 hari. Kini ia menyebutkan mereka tengah mengikuti observasi.
"Alhamdulilah semua WNI kita di kapal itu (78 orang) tidak terinfeksi (virus novel corona) tetapi tetap harus dikarantina karena itu kebijakan otoritas Jepang seperti itu," ujarnya saat temu media, Senin (17/2).
Sejauh ini, dia melanjutkan, pihak pemerintah Indonesia yang berkomunikasi dengan Jepang adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Jadi, ia menyebutkan bukan Kemenkes yang berkomunikasi dengan otoritas Jepang.
Terpisah, ia menyebutkan kondisi WNI yang kini dirawat di Singapura juga terus membaik.
"Tetapi ia masih suspect. Dia juga dijembatani oleh otoritas KBRI yang di sana," katanya.
Kendati demikian, ia mengakui pemerintah tidak bisa mendapatkan identitas WNI positif di Singapura itu karena regulasi negara setempat menyatakan tidak akan membuka identitas pasien kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Yuri menambahkan, pihaknya percaya otoritas kesehatan Jepang dan Singapura memberikan perawatan medis terbaik untuk mereka.
"Tentunya kami akan memonitor melalui KBRI," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika