REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari APBN untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Pasalnya, dana transfer ke kabupaten/ kota 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun lebih kecil ketimbang provinsi tetangga, Jateng dan Jatim yang jumlah penduduknya lebih sedikit.
Hal tersebut, disampaikan Ridwan Kamil dalam acara Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam (12/2). Pertemuan tersebut, dihadiri oleh anggota DPR dan DPD utusan dari daerah pemilihan Jabar, sejumlah bupati dan wali kota, kalangan DPRD kabupaten/ kota, sejumlah seniman, serta tokoh/ sesepuh Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Ridwan Kamil meminta perhatian, komitmen, dan dukungan dari para anggota DPR dan DPD dari Dapil Jabar untuk dapat memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat ke Jabar yang proporsional memperhatikan aspek demografi dan luas wilayah.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mencontohkan, dana transfer ke kabupaten/ kota 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp 48,8 triliun, dan Jatim Rp 54,4 triliun. Hal ini terjadi, karena jumlah kabupaten/ kota di Jabar lebih sedikit, yakni hanya 27. Sementara jika dibandingkan dengan Jateng 35 dan Jatim 38.
"Hal ini berpengaruh pada besar-kecilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan. Idealnya dari 27, Jabar dimekarkan menjadi 40 kabupaten/ kota," katanya.
Emil mengatakan, saat ini jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp 8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp 7,6 triliun.
Menurut Emil, di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan di Jabar, karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Padahal jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun, begitu pemilihan usai, seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika