REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Mulai tahun anggaran 2020 ini, Pemkab Banyumas telah mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pencampuran aspal hotmix dengan limbah plastik. Khususnya, untuk proyek pemeliharaan jalan. Namun sejumlah kontraktor rekanan yang selama ini berkecimpung dalam proyek pemeliharaan jalan, mengaku masih kesulitan mendapatkan bahan baku limbah sebagai campuran aspal hotmix.

''Bahan baku limbah plastik yang wajib digunakan kan harus memiliki spek tertentu. Antara lain, berupa limbah plastik tas kresek yang sudah bersih dan tercacah. Sampai saat ini, kami masih kesulitan mendapat bahan baku itu,'' jelas Ketua Gapensi Kabupaten Banyumas, Moh Lutfi, Rabu (12/2).

Dia mengaku, perwakilan dari sejumlah asosiasi jasa konstruksi dengan didampingi pihak dinas terkait sudah berkeliling ke PDU-PDU (pengolahan daur ulang) dan hanggar sampah yang ada di Banyumas. Hasilnya, tidak semua PDU atau hanggar bisa memenuhi seluruh kebutuhan proyek.

''Pada prinsipnya, kami sepakat dengan kebijakan Bupati dan Pemkab untuk menggunakan campuran limbah plastik untuk proyek aspal hotmix. Terlebih karena terkait dengan masalah kelestarian lingkungan. Namun kami berharap, kebutuhan bahan baku ini juga dipenuhi,'' katanya.

Dia menyebutkan, bila harus terlalu lama menunggu ketersediaan bahan baku plastik, maka pelaksanaan proyek juga bisa mengalami keterlambatan. ''Kalau lelang sudah dilakukan dan kontrak sudah ditandatangani, kita tentu juga akan terikat dengan waktu pelaksanaan. Kalau bahan bakunya belum siap, pasti akan berdampak dari waktu pekerjaan kita,'' katanya.

Kepala Dinas PU Banyumas Irawadi, menyebutkan potensi limbah plastik tas kresek di Banyumas sebenarnya sangat besar dan akan mencukupi kebutuhan proyek jalan aspal hotmix. Namun dia mengakui, agar limbah plastik tersebut bisa digunakan, harus diolah lebih dulu.

'Untuk itu, kami saat ini sedang menyiapkan pengolahan limbah plastik cacah,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika