REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) RI, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga cabang olah raga (cabor) peserta Olimpiade Tokyo 2020, yaitu Bulutangkis, Angkat Besi, dan Bola Voli di kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (11/2).

Masing-masing cabor diwakili pengurus federasi dari PP PBSI (bulutangkis), PP PABBSI (angkat besi), hingga PP PBVSI (bola voli). Penandatanganan MoU tersebut sekaligus menandakan restu pemerintah terhadap pencairan anggaran masing-masing cabor menjelang Olimpiade 2020.

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) RI, Zainuddin Amali mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman merupakan bentuk transparansi pemerintah terhadap keuangan negara. Detil anggaran yang disebutkan juga ia klaim sebagai bukti akuntabilitas lembaganya.

"Saya dan teman-teman di Kemenpora akan berusaha setransparan mungkin. Anggaran ini dari Kemenkeu langsung ke cabor, tidak ada yang mampir di Kemenpora satu rupiah pun, kami hindari itu," kata Zainudin.

PP PBSI mendapat jatah anggaran paling besar, mencapai Rp 18,6 miliar dari Rp 32,2 miliar yang diminta federasi bulutangkis itu kepada pemerintah. PBSI menargetkan dua atlet di setiap nomor untuk lolos ke Olimpiade.

Sementara PB PABBSI, mendapat jatah Rp 10 miliar dari Rp 11 miliar yang diajukan ke Kemenpora. Federasi angkat besi itu ingin mengirim tiga atlet ke Tokyo di Olimpiade. Sedangkan PP PBVSI, menerima Rp 3,2 miliar dari total usual Rp 3,3 miliar. Untuk Olimpiade, tim Bola Voli Indonesia memiliki visi meloloskan satu tim putra.

"Kami, Kemenpora hanya memverifikasi berkali-kali dan yang lolos tahap pertama adalah tiga cabor ini. Ini soal kepatuhan, bukan kami menahan (dana) tapi ingin tertib administrasi. Kalau ada hal yang kurang maka akan jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, (dikhawatirkan) nanti yang tanggung jawab Menpora," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika