REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kabar gembira untuk kader posyandu di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya memberikan perhatian tersendiri kepada para kadernya dalam membantu mewujudkan program-program kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Untuk itu, pemkot memberikan tali asih berupa uang pengganti transport bagi pekerja sosial yang sudah bersedia membantu. Tak hanya itu, Dinkes setempat juga memberikan BPJS PBI bagi para kader senilai Rp 42 ribu.
Salah seorang kader Posyandu, Laili Nur Widya (51 tahun) mengatakan, dia bersama para kader Posyandu lainnya secara ikhlas melakukan kegiatan Posyandu balita dan lansia. Dia mengaku, segala macam kegiatan sosial tidak melihat jumlah pendapatan yang diperoleh.
“Buat kami berapapun itu, tidak jadi masalah asal kegiatan posyandu tetap dilaksanakan. Otak dan pikiran kami hanya ingin berkegiatan sosial mencari 'KMS' (Kartu Masuk Surga),” kata Wiwid.
Warga Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya ini menyatakan, selama dapat membantu orang lain dalam memberikan edukasi terkait kesehatan dan perilaku hidup bersih, maka itulah tujuan utama para kader Posyandu. Dia menegaskan, setiap kader Posyandu bekerja ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.
“Jujur ya, kami para kader itu secara ikhlas melakukan kegiatan posyandu balita dan lansia. Apalagi ada beberapa kader yang merangkap menjadi kader posyandu balita dan lansia,” kata dia.
Kader Posyandu mempraktekan cara memijat bayi pada kegiatan Pelatihan Perawatan Bayi Untuk Kader Posyandu. (Ilustrasi)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya memberikan uang transport kepada seluruh kader posyandu. Terhitung sampai detik ini, kata dia, jumlah posyandu di Surabaya mencapai 2.800 titik dengan jumlah kadernya sebanyak 22.400 orang. Sementara itu, setiap Posyandu terdiri dari delapan orang kader.
“Ini pengganti uang transport, bukan honor. Dari jumlah kader tersebut, kami memberikan uang transportasi senilai Rp 30 ribu per bulan. Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan sekali. Jadi transportnya memang sesuai kegiatan sekali saja,” kata Febria di Surabaya, Senin (10/2).
Febria melanjutkan, selain pengganti uang transport, Dinkes juga memberikan BPJS PBI bagi para kader senilai Rp 42 ribu. Bahkan, BPJS PBI itu tidak hanya berlaku untuk kader itu sendiri. Namun, berlaku pula untuk keluarga yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK).
“Kemudian dikalikan keluarga kader yang ada di KK. Misalnya satu KK terdiri dari lima anggota keluarga. Maka, berlaku juga untuk lima anggota keluarga. Rp 30 ribu + Rp 210 ribu untuk kader dan keluarganya,” ujar Febria.
Tidak hanya itu, untuk para pendamping ibu hamil, Pemkot Surabaya juga memberikan uang transport Rp 182.850 dalam setiap pertemuan. Jumlah total pendampingan ibu hamil di Surabaya sebanyak 344 kader. Dalam sebulan, kegiatan pendampingan dilaksanakan sebanyak tiga kali. “Jadi Rp 182.850 x 3 hari = 515.637 per bulan sudah dipotong pajak,” ujarnya.
Febria mengaku, semua itu dilakukan Pemkot Surabaya karena para kader sudah membantu dan berkontribusi, khususnya pada program bidang kesehatan. “Fasilitas yang mereka dapatkan itu, karena mereka berkontribusi dan membantu kami di bidang kesehatan,” kata Febria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika