REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai sebelum memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) harus dilakukan profiling dengan cermat terlebih dahulu. Mengingat tidak semuanya bergabung dengan ISIS karena alasan-alasan yang ideologis.
Fahmi menduga, tidak sedikit dari mereka yang justru tertipu harapan palsu karena faktor-faktor sosial ekonomi. "Makanya menurut saya, sebelum dipulangkan para WNI ini diidentifikasi dan dilakukan profiling dulu secara cermat. Jadi karantina ini mestinya bukan di dalam Lapas," ujar Fahmi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (7/2).
Kemudian setelah dilakukan, menurut Fahmi, mereka bisa dikelompokkan dalam beberapa cluster. Misalnya, mana yang nantinya bisa langsung dikembalikan ke tengah masyarakat. Tentunya setelah menjalani proses penyadaran dan asimilasi dalam kurun waktu tertentu. Juga mana yang tetap harus dipantau aktivitasnya secara cermat, dengan wajib lapor berkala usai kembali ke masyarakat. "Terus mana yang harus menjalani proses pidana sebagai konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukannya," tutur Fahmi.
Terkait tempat karantina, Fahmi mengatakan, tentunya yang harus dipertimbangkan adalah kesiapan aset dan fasilitas pemerintah. Bisa saja di sebuah pulau terluar, ini bagus juga. Namun juga harus dipikirkan apakah memungkinkan penyiapannya dilakukan dalam waktu yang tak terlalu lama atau karantina dipecah di beberapa titik.
Hanya saja, Fahmi mengaku, tidak pernah sepakat dengan diksi deradikalisasi. Dalam hal karantina ini prioritasnya adalah penyadaran dan asimilasi. Maka penyadaran ini bisa menyangkut soal nalar, kebangsaan, pendalaman agama. "Selain menyiapkan skema pemberdayaan sosial ekonomi sebagai bagian dari proses pengembalian mereka ke tengah masyarakat," kata Fahmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
