REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, pembuatan posko-posko kesehatan di Natuna, Kepulauan Riau, bukan hal yang genting lagi untuk dilakukan. Itu karena masyarakat telah diberi informasi lebih lanjut terkait virus corona.

"Tadi ndak ada tuntutan lagi karena sudah dipenuhi. Apalagi yang dituntut? Kan tidak ada. Membuat posko-posko sudah tidak terlalu urgent sekarang karena sudah dijelaskan masalahnya," kata Mahfud usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kantor Bupati Natuna, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2).

Menurut dia, masyarakat Natuna telah diberikan penjelasan terkait virus korona lebih lanjut, baik itu soal jarak pemukiman warga dengan lokasi observasi maupun soal penularan penyakin tersebut. Ia juga menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk mendeteksi virus tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tenang.

"Indonesia mempunyai kemampuan teknologi kedokteran yang mampu mendeteksi, melakukan observasi cepat yang memenuhi standar internasional. Jadi masyarakat mohon tenang," jelas dia.

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Menkes Terawan Agus Putranto (kiri) saat mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). (ANTARA)

Mahfud menjelaskan, karantina dan observasi yang dilakukan terhadap 237 WNI dan satu warga negara asing di Natuna merupakan standar internasional yang dilakukan oleh WHO. Jadi, meski tidak terdapat ancaman penyakit, mereka perlu melalui itu semua sebelum dipulangkan ke tempat tinggal masing-masing.

"Jadi di sini tidak ada apa-apa dalam arti tidak ada ancaman penyakit. Kami tadi turun dari pesawat juga tidak ada yang pakai masker. Saya melihat di perjalanan, dari bandara menuju ke sini semua kehidupan masyarakat berjalan normal," tuturnya.

Di samping itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menjelaskan, observasi terhadap para WNI tersebut membutuhkan waktu selama dua pekan. Setelah dinyatakan sehat, maka mereka dapat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing.

"Itu sesuai ketentuan WHO dan dari sinilah mereka akan dikembalikan ke rumah masing-masing ke keluarganya, tetap didata, kan alamatnya ada," jelas Terawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika