REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan partainya masih mengkaji secara mendalam terkait rekomendasi sistem politik ke depan, yang akan dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Hal itu menurutnya terkait ambang batas parlemen, ambang batas parpol mengajukan calon presiden, dan sistem pemilu apakah terbuka atau tertutup.
"Kemudian banyak hal yang sudah mulai kita bicarakan. Tetapi itu masih dalam proses, tetapi semua pemikiran kita terima dengan baik karena itu bagian dari proses," kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, di Jakarta, Kamis (6/2).
Muzani mengatakan internal Gerindra sudah mulai mewacanakan apakah sistem pemilu ke depan tetap terbuka atau tertutup, termasuk ambang batas parlemen dan ambang batas parpol mengajukan capres-cawapres. Dia mengatakan tiap pemikiran itu harus dimaksudkan untuk menguatkan proses demokrasi yang sudah berjalan sekitar 20 tahun.
"Kita sedang terus melakukan kajian apakah terbuka apa tertutup, apakah campuran. Kita sedang melakukan kajian-kajian itu," ujarnya.
Muzani mengatakan partainya juga sedang mengkaji apakah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tetap digabung atau dipisah. Menurutnya, perlu kajian yang dalam dan komprehensif dalam memutuskan persoalan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
