REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkap rencana pemerintah menyalurkan secara langsung dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah.
Tito mengatakan, skema penyaluran langsung ke sekolah tersebut untuk memotong birokrasi penyaluran dana BOS yang terlalu panjang, khususnya di daerah-daerah.
"Ada rencana di Kemenkeu untuk didrop langsung ke kepala sekolah. Nah ini sebetulnya kita sudah melakukan diskusi informal dengan Menkeu kemudian dengan Mendikbud mengenai ini," ujar Tito usai menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (5/2).
Sebab, menurut Tito, ada masalah dalam penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah, yakni SMA/SMK ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan SD dan SMP ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, dengan skema tersebut memungkinkan pencairan dana bos terlalu lama sampai sekolah. Akibatnya, ada beberapa sekolah yang terlambat menerima dana BOS. "Itu ada yang sampai terlambat sampai tiga bulan dan dia harus mengurus, jangan bayangkan (seperti) Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah bisa dicapai dalam hitungan jam mungkin, tapi bayangkan dari Nias ke Medan, Papua ngurus di Jayapura. Dari Natuna ke Batam kan jauh," ujar Tito.
Karena itu dalam pembahasan dengan Wapres Ma'ruf, Tito melaporkan rencana skema penyaluran tersebut disertai antisipasi dan pengawasannya.
Sebab, Tito menilai, ada problem yang ditimbulkan jika dana BOS ditransfer langsung kepada sekolah, yakni pembinaan dan pengawasan dan juga pengelolaan keuangan.
Tito mengungkap, hal itu juga yang masih menjadi diskusi Kemendagri dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. "Independensi keuangan itu bisa memberikan sisi positif tapi bisa juga berdampak negatif, nah jangan sampai juga memindahkan potensi penyimpangan keuangan di tingkat provinsi kabupaten dipindahkan ke sekolah karena pegang uang," ujar Tito.
Selain itu, penyaluran dana BOS langsung ke kepala sekolah juga memungkinkan pimpinan sekolah lebih banyak disibukkan hal bersifat administrasi dibandingkan pendidikan. Karena itu, Tito memastikan akan membahas lebih lanjut dengan Menkeu, Mendikbud, dan juga Menteri Agama untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
"Jangan sampai nanti kepala sekolah sibuk menerima dana, dan sibuk di tugas yang lain sampingan, perencanaan pengelolaan SPJ pengadaan, sedangkan tugas utama substansi masalah pendidikan jadi nomor dua, jangan sampai seperti itu, karena takut kena masalah hukum," ujarnya.
Tak hanya dana BOS, Tito juga mengungkap rencana skema penyaluran dana desa langsung ke kepala desa.
Menurut Tito, seperti halnya dana BOS, skema penyaluran dana desa ini juga masih dibicarakan lebih lanjut agar tidak menimbulkan masalah di desa. "Ada rencana di Kemenkeu untuk didrop langsung ke desa, ke kepala desa," ujar Tito.
Tito mengatakan, skema penyaluran langsung ke desa ini juga bertujuan untuk memotong jalur birokasi penyaluran dana desa yang dinilai rawan Sebab, Menkeu mengatakan ada potensi penyimpangan penyaluran dana desa di kabupaten.
"Jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di kabupaten, dari kabupaten kemudian baru diberikan ke desa-desa. Namun seperti yang disampaikan Bu Menkeu, Ada potensi penyimpangan di tingkat kabupaten sehingga lebih baik potong jalur diserahkan ke desa," ujar Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
