REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan Olah raga Nasional (PON) XX akan digelar Oktober 2020 mendatang. Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah pusat untuk segera membantu percepatan persiapan pelaksanaan PON XX di Papua.
“Ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah dan hukum,” kata Abdul dalam keterangan tertulisnya.
Abdul menjelaskan pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) terkait persiapan PON XX. Salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah soal anggaran.
"Misalnya soal anggaran yang masih kurang Rp 2,3 triliun dari total Rp 4,8 triliun kita serahkan ke Banggar untuk mendorong agar cepat terpenuhi, kemudian soal 11 Pilkada yang akan diserahkan ke Komisi II, apakah boleh diundur atau bagaimana,” ujarnya.
Politikus PKS tersebut juga menyoroti lambatnya pembangunan venue yang akan dipakai dalam PON mendatang. Ia menyayangkan dari sembilan venue, baru satu venue yang selesai.
Selain venue, pekerjaan rumah lain yang harus segera diselesaikan adalah persoalan akomodasi peserta. Banyaknya atlet dan panitia dikhawatirkan membuat hotel di sekitar venue membludak.
“Bila berkumpul dalam satu acara, seperti opening ceremony, dipastikan ada yang tidak kebagian kamar hotel,” tutur Fikri.
Ia mengungkapkan, opening ceremony rencananya akan dilaksanakan di Stadion Utama Papua Bangkit. Jarak Stadion tersebut dengan pusat kota Jayapura sejauh 18 kilometer (km). Ia menambahkan, ketersediaan kamar hotel menurut data Pemprov Papua hanya terdapat 2.800-an kamar hotel di seluruh Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
"Skenario untuk menampung 22 ribu peserta dengan akomodasi hanya 2.800 kamar itu harus diantisipasi,” kata Fikri.
Selain itu, persoalan pengadaan peralatan pertandingan yang masih dalam proses lelang juga perlu mendapat perhatian. “Mengingat waktu yang sudah dekat, apakah intervensi pusat diperlukan dalam hal pengadaan peralatan yang cukup vital ini,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika