REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyatakan zona pengelolaan bisnis pemanfaatan sampah di Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak boleh terjadi. Yusfitriadi menilai, pengelolaan tersebut hanya menimbulkan masalah baru.
"Ketika akan membuat zona bisnis pengelolaan sampah di TPA (tempat penampungan akhir) Galuga, itu malah punya tiga problem. Ini tidak boleh terjadi," kata Yusfitriadi kepada Republika.co.id, Kamis (30/1).
Pertama, dia menjelaskan, membuat zona pengelolaan sampah di TPA Galuga membuat pergerakan atau pemindahan sampah. Karena itu, dia menilai, upaya tersebut hanya sia-sia.
Kedua, TPA Galuga menjadi tempat pembuangan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor. Jangka panjang, sambung Yusfitriadi, lahan di TPA Galuga akan dipenuhi dengan sampah.
Ketiga, zona pengelolaan bisnis sampah tetap mengakibatkan dampak lingkungan. Sebab, meskipun bukan tempat pembuangan namun akan terjadi pemrosesan sampah yang mengakibatkan bau yang tak sedap.
"Masayarakat sekitar, saya pikir tidak mau di bungin ditambahin lagi sampah. Karena baunya sampai menembus berkilo-kilo meter," jelasnya.
Jangka panjang, Yusfitriadi memperkirakan, zona pengelolaan tersebut akan berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Sebab, penanganan sampah sering kali tak konsisten.
Belum lagi, sambung dia, alat pengangkut yang harus dipersiapkan Pemkot Bogor. "Itu akan bermasalah pada jumlah alat angkut. Maka kemudian masalahnya adalah menguras anggaran dari tahun ke tahun," katanya.
Dia menyatakan, upaya Pemkot Bogor dalam memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tak akan pernah sukses jika tidak diselsaikan dari hilir. Artinya, kata dia, Pemkot Bogor harus menlakukan penyelesaian dari tingkat terbawah atau perorangan.
"Saran saya, itu tata dari hulu. Misalnya tiap RT/RW belikan mesin sampah, itu sektor bisnisanya dikelola Masayakat. Sehingga selesai di tingkat masyarakat dan pasar," katanya.
Di negara-negara maju, sambung dia, tak ada lagi pergerakan sampah. Pasalnya, persolan sampah diselesaikan di tingkat hunian atau desa. Karena itu, dia berharap, Pemkot Bogor dapat memberikan trobosan penyelesaian sampah di tingkat terbawah atau penghasil sampah.
"Jangan ada pembuanagan baru atau tempat sampah baru untuk pengelolaan. Sama saja boong," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika