Kamis 23 Jan 2020 12:33 WIB

Jokowi dan Prabowo akan Rapat Bahas Alutsista di Surabaya

Jokowi menyebut Indonesia sedang menjajaki kerja sama alutsista dengan negara lain.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mengagendakan rapat terbatas (ratas) kabinet membahas masalah pertahanan, khususnya alat utama sistem persenjataan (alutsista), di Surabaya, Jawa Timur. Jokowi mengagendakan khusus rapat tersebut dengan Menhan Prabowo.

"Minggu depan kami akan rapat terbatas dengan Pak Menhan, nanti di Surabaya," kata Jokowi usai pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis.

Baca Juga

Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan alutsista. Di antaranya seperti Prancis, Korea, maupun negara-negara di Eropa Timur.

"Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik yang dengan Prancis, dengan Korea Selatan, maupun negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, minggu depan kami akan rapat terbatas," kata Jokowi.

Mengenai rencana Ghana dan Filipina membeli alutsista dari Indonesia, Jokowi menyebutkan banyak negara yang tertarik dengan alutsista Indonesia.

"Banyak, Filipina ini masih sedikit proses dan kemungkinan juga akan kita menangkan," katanya.

Mengenai kerja sama dengan Prancis terkait dengan alutsista, Jokowi mengatakan, "Belum diputuskan."

"Nanti, minggu depan baru kita bicarakan, di bidang apa? Untuk peralatan apa? Nanti diputus minggu depan," katanya.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait dengan belanja pertahanan perlu kebijakan yang tepat. "Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan, industri straregis agar betul betul bergerak, kemandirian dalam membangun industri pertahanan harus serius dimulai," katanya.

Ia mengatakan bahwa industri strategis itu harus melibatkan BUMN, menjamin adanya transfer teknologi dan upaya meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement