REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mendukung sepenuhnya rencana Pemerintah membantu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Sebatik. "Kami menilai keberadaan PLBN Sebatik mendesak guna mendorong perekonomian serta mengantisipasi berbagai masalah hukum, antara lain penyelundupan dan pendatang gelap," kata tokoh masyarakat Pulau Sebatik Haji Herman terkait belum dibangunnya PLBN di pulau yang berbatasan dengan Negeri Sabah Malaysia di Nunukan, Kamis (23/1).
Ia menjelaskan, masyarakat Pulau Sebatik telah lama merindukan pos perbatasan yang dilengkapi dengan segala sarana prasarana yang berkaitan dengan perlintasan di batas negara. Haji Herman menyatakan, seyogyanya rencana Pemerintah membangun PLBN segera direalisasikan agar masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik tidak kesulitan ketika hendak menyeberang ke Tawau Negeri Sabah.
Menurut Haji Herman yang lebih dikenal dengan sapaan Haji Andeng ini, keberadaan PLBN sangat membantu masyarakat Pulau Sebatik. Apalagi PLBN yang dibangun dengan fasilitas lengkap dapat memperlancar proses perlintasan dari Pulau Sebatik ke Tawau dan sebaliknya.
Selama ini, masyarakat Pulau Sebatik harus melalui Pos Imigrasi di Pulau Nunukan apabila hendak keluar negeri. "Kalau PLBN yang rencana dibangun pemerintah di Pulau Sebatik maka kami masyarakat Pulau Sebatik sangat mendukung," katanya.
Menyinggung soal kendala lahan yang belum dibebaskan untuk persiapan pembangunan PLBN ini, dia mengatakan, lebih baik memanfaatkan lahan milik negara yang berada di sisi kiri Pelabuhan Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur. Ia mengakui, ada informasi lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan PLBN berada di sisi kanan pelabuhan. Padahal lokasi tersebut adalah kawasan permukiman.
"Lebih baik lahan yang dipakai bangun PLBN yang di sisi kiri pelabuhan karena milik negara. Tidak usah lagi membebaskan lahan yang bagian kanan pelabuhan itu karena kawasan permukiman warga," kata dia.
Keberadaan PLBN ini juga tentunya mempermudah akses perlintasan karena sulitnya pelayanan keimigrasian. Akibatnya, masyarakat memilih menyeberang secara ilegal ke Malaysia dari Pulau Sebatik dan sebaliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
