Kamis 23 Jan 2020 11:36 WIB

Bappeda akan Revitalisasi Perumahan PGP Bekasi

Lahan sempadan Kali Bekasi di PGP Bekasi akan dibuat mirip BKT untuk mencegah banjir.

Lahan sempadan Kali Bekasi di PGP Bekasi akan dibuat mirip BKT untuk mencegah banjir. Foto:Ilustrasi Banjir
Foto: MGIT3
Lahan sempadan Kali Bekasi di PGP Bekasi akan dibuat mirip BKT untuk mencegah banjir. Foto:Ilustrasi Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat berencana menyulap lahan sempadan Kali Bekasi di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi mirip Banjir Kanal Timur (BKT). Hal ini dilakukan untuk mencegah peristiwa banjir hebat kembali menerjang perumahan tersebut.

Kabid Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Guwinda mengatakan pemerintah sudah merencanakan sejumlah opsi untuk merevitalisasi Perumahan PGP. "Jadi mirip BKT nantinya, kita kembalikan fungsi sempadan sungainya dulu," kata Erwin, Selasa.

Baca Juga

Erwin menyatakan sejak awal perumahan tersebut berdiri memang tidak disertai dengan izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Alhasil, banyak rumah yang berdiri di dekat bantaran Kali Bekasi.

"Seharusnya sempadan sungai memang tidak boleh dibangun apa-apa kan," kata dia.

Dia mengatakan pemerintah pusat membantu pembebasan lahan warga Perumahan PGP. Pemerintah setempat mengusulkan membangun daerah tersebut mirip BKT seperti pembangunan saluran gendong, pembuatan taman, serta pelapis tanggul setinggi 10 hingga 20 meter dari bibir Kali Bekasi.

"Nanti ada jalan lingkungan di atas tanggul juga dan ada jalur untuk evakuasi warga," kata Erwin.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan usulan agar Perumahan Pondok Gede Permai dijadikan folder penampung air sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat memenuhi panggilan ke Istana Negara guna membahas penanganan banjir Jabodetabek. Wacana merelokasi warga Pondok Gede Permai agar wilayah tersebut dijadikan folder air sudah pernah disampaikannya pada tahun 2013 usai banjir setinggi tiga meter melanda kawasan yang menjadi titik pertemuan Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi itu.

"Namun warga PGP tidak pernah mau menerima tawaran relokasi tersebut," ucap Rahmat.

Ia berharap pemerintah pusat pun ikut membantu mengentaskan permasalahan relokasi warga. Sebab biaya yang dibutuhkan untuk merelokasi permukiman warga tersebut tidak sedikit.

"Kalau pemerintah daerah tidak mampu, tapi kalau pemerintah pusat pasti mampu," kata dia.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement