Rabu 22 Jan 2020 20:13 WIB

Kejari Temukan Desa tak Berpenghuni di Nunukan

Desa tak berpenghuni itu terkait pertahanan dan kedaulatan negara..

Kejari Temukan Desa tak Berpenghuni di Nunukan. Suasana pegunungan dan hamparan sawah di desa Long Midang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Foto: M Agung Rajasa/Antara
Kejari Temukan Desa tak Berpenghuni di Nunukan. Suasana pegunungan dan hamparan sawah di desa Long Midang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, Kalimantan Utara menemukan desa di daerahnya tidak berpenghuni. Temuan itu terungkap ketika melakukan pemantauan realisasi dana desa (DD) tahun anggaran 2019 di wilayah tiga atau daratan besar Pulau Kalimantan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Fitri Zulfahmi membenarkan adanya temuan terkait desa yang tak berpenghuni, tetapi memiliki kepala desa dan perangkatnya serta permukiman warga. Keberadaan desa tak berpenghuni ini berada di wilayah III di Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu yang posisinya berada di tapal batas negara.

Baca Juga

"Kejari Nunukan memaklumi keberadaan desa tak berpenghuni ini setelah berkoodinasi dengan prajurit satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas)," katanya, Rabu (22/1).

Fitri menyatakan, harus memaklumi jika keberadaan desa tak berpenghuni tersebut untuk kepentingan bangsa berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan negara. "Kita sudah koordinasi dengan satgas pamtas menanyakan keberadaan desa tak berpenghuni itu karena mereka yang lebih memahami," ujar dia.

Ia menyebutkan, jumlah desa tak berpenghuni yang ditemukan di wilayah III lebih dari dua, tetapi tetap ada pembangunan jalan dalam bentuk lorong-lorong yang mungkin menggunakan dana desa. Tampaknya penduduk desa berada disana pada saat musim tanam saja. Setelah itu, kembali ke desa awalnya berkumpul bersama keluarga atau rumpun yang memang hidup berkelompok.

Sehubungan dengan pertimbangan pertahanan dan kedaulatan negara, Kejari Nunukan menganggap wajar desa yang tak berpenghuni itu tetap diberikan dana desa yang bersumber dari APBN. Hal itu agar tidak diklaim negara tetangga Malaysia.

"Kami memaklumi saja keberadaan desa tak berpenghuni itu jika negara memberikan anggaran dana desa. Karena memang harus dibangun agar tidak diklaim negara tetangga lagi," ujar Fitri.

Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan, akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada kepala desa untuk dana desa 2020 agar tidak mengalami kendala ketika pembuatan laporan keuangan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement