REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat akan melakukan gelar perkara terkait keberadaan kelompok Sunda Empire.

"Untuk menentukan adanya perbuatan pidana nanti akan disimpulkan dalam gelar perkara, untuk menentukan kontruksi pidananya seperti apa," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga kepada para wartawan di Mapolda Jabar, Rabu (22/1).

Sebelum melakukan gelar perkara, kata Erlangga, polisi telah melakukan penyelidikan. Diantaranya meminta keterangan sejumlah saksi baik dari internal Sundah Empire, budayawan, ahli sejarah, dan pihak Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dijadikan tempat kegiatan Sunda Empire. Selain itu juga mengumpulkan bukti-bukti seperti video yang viral di media sosial (medsos).

‘’Meminta keterangan saksi (pimpinan dan anggota Sunda Empire) sudah kita lakukan,’’ujar dia.

Sampai saat ini, kata Erlangga, penyidik belum menemukan adanya perbuatan pidana atas keberadaan kelompok Sunda Empire. Namun demikian masalah ini masih akan terus didalami oleh penyidik. Polisi, kata dia, belum melihat adanya keresahan masyarakat dengan keberadaan kelompok ini. Ia menilai ada perbedaan antara Sunda Empire dengan Keraton Agung Sejagat di Purworejo.

‘’Ada perbedaan antara Sunda Empire dengan Keraton Agung Sejagat. Yang di Purworeja unsur pidananya sudah terlihat sejak awal yaitu penipuan,’’ tutur dia.

Sebagaimana diketahui, sebuah kelompok Sunda Empire-Empire Earth menyedot perhatian masyarakat setelah beredar video di media sosial. Kelompok berseragam mirip tentara tersebut mengklaim sistem pemerintahan dunia dikendalikan koordinat 0.0 di Kota Bandung sebagai mercusuar dunia. Kelompok ini menyebutkan masa pemerintahan dunia sekarang akan berakhir sampai pada tanggal 15 Agustus 2020. Klaim tersebut mirip dengan Keraton Agung Sejagat pimpinan Toto Santoso.

Ikuti Whatsapp Channel Republika