REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah cukup untuk menentukan jika kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), merugikan keuangan negara.
"Ada pernyataan dari BPK bahwa itu kerugian negara," kata Burhanuddin, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/1).
Sementara jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut saat ini masih dihitung BPK. Ia pun tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus ini."Ya tidak apa-apa. Kami lawan kok," katanya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus ini.
Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk,Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk,Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya,Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya,Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.
Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor: PRINT - 33/F.2/Fd.2/12/ 2019 tertanggal 17 Desember 2019.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2 persennya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik.
Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika