REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS agar siap ditugaskan di manapun, termasuk bila diminta pindah ke ibu kota negara yang baru. Pernyataan Tjahjo tersebut menyusul ketetapan pemerintah untuk memindahkan seluruh ASN pusat yang saat ini bertugas di kementerian/lembaga ke kawasan ibu kota baru.
"Memang ASN ini harusnya perintah dan pindah ke manapun harus siap," ujar Tjahjo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana, Selasa (21/1).
Hanya saja, ujar Tjahjo, pemerintah tetap memperhatikan aspek-aspek lain termasuk kondisi pekerjaan pasangan dari setiap ASN. Misalnya saja, ada istri atau suami ASN pusat yang saat ini terikat pekerjaan di Jakarta sehingga tidak bisa ikut pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kondisi itu, ujar Tjahjo, akan dipertimbangkan pemerintah. Namun, ia mengaku belum bisa memberi solusi atas kasus tersebut.
"Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah tapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Mungkin ada istri atau suami yang beda kementerian/lembaga ikut dipindah ke sana. Kalau di swasta kan nggak mungkin. Kalau bolak balik pulang kan," ujar Tjahjo.
Pemerintah mencatat ada sekitar 118.000 ASN pusat yang saat ini bertugas di kementerian/lembaga di DKI Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 17 persen atau sekitar 20.000 ASN akan pensiun pada 2023-2024 atau tepat saat pemindahan ibu kota dimulai. Untuk menambal kekurangan tersebut, maka pemerintah akan merekrut tambahan ASN baru dan menyerap ASN lokal di Kalimantan Timur.
Tjahjo menambahkan, pemerintah akan merampungkan proses pemetaan ASN terkait pemindahan ibu kota pada akhir 2020 ini. Setidaknya, awal 2021 nanti para ASN sudah mendapat kepastian apakah dirinya ikut dipindahkan ke ibu kota baru atau tidak.
"Tahun ini sih bisa. Karena yang seleksi kan yang tahu masing-masing Sekjen (sekretaris jenderal) dan Sesmen (sekretaris menteri) kementerian-lembaga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika