REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan jajaran Kemendagri memastikan pemerintah daerah mencairkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tito meminta Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2020, memastikan anggaran masuk ke penyelenggara pemilihan.

"Kita memiliki jajaran inspektorat yang memiliki garis langsung dengan provinsi, kabupaten/kota kota, jadi nanti Dirjen Kemendagri saya minta untuk mengecek dan meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani 270 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Anggaran pilkada kemudian sudah disahkan dalam APBD masing-masing daerah.

Bahtiar menuturkan, Kemendagri akan memastikan pelaksanaan pencairan anggaran untuk KPU, Bawaslu, maupun Kepolisian. Menurut dia, jangan sampai NPHD sudah ditandatangani tetapi pencairan belum dilakukan karena tahapan Pilkada 2020 mulai dilaksanakan.

"Perintah Pak Menteri itu, memastikan seluruh kawan-kawan penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu terlayani. Jangan NPHD sudah ditandatangani pas mau pencairan kan belum. Tapi kan sekarang tahapannya baru pada tahap pengumpulan untuk calon-calon independen itu," tutur Bahtiar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika