Jumat 17 Jan 2020 15:48 WIB

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota tak Pakai Dana Hasil Utang

Jokowi menyebut dana untuk pemindahan ibu kota dari kerja sama pemerintah dan swasta.

Rep: Dessy Suciati Saputri, Antara/ Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbincang dengan awak media Istana di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tak akan menggunakan dana pinjaman dari mana pun. Selain itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan government guarantee.

Selain menggunakan dana APBN, pembangunan ibu kota baru ini juga dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Baca Juga

"Yang kita tawarkan satu tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama," jelas Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Jokowi menjelaskan, skema kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan lainnya. Untuk memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah.

Mereka yakni Sheikh Mohamed bin Zayed, Masayoshi Son, dan juga Tony Blair. Menurut Jokowi, penunjukan ketiga tokoh internasional tersebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta guna melakukan berbagai kerja sama investasi untuk membangun ibu kota negara baru.

"Karena kita ingin bangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja sama, KPBU (PPP) dan kerja sama-kerja sama lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan," ujar Jokowi.

Jokowi menilai, ketiga tokoh tersebut memiliki reputasi dan kemampuan yang baik di dunia internasional. Presiden pun menegaskan, ibu kota baru negara akan mulai dipindahkan pada 2024 nanti.

Sebelumnya, Jokowi memperkirakan anggaran pemerintah yang keluar untuk membangun ibu kota baru mencapai sekitar Rp100 triliun. Karena itu, ia meminta jajarannya menghitung detail biaya pembangunan ibu kota.

"Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa, tapi saya melihat, kalau saya melihat pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," kata Presiden Joko Widodo di kantor presiden Jakarta, Rabu.