REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons kemunculan Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda di Kota Bandung, Jawa Barat setelah "keruntuhan" Keraton Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menduga orang-orang yang terlibat didalamnya tak waras.
"Kalau saya harus cek betul jangan-jangan orang-orang kurang sehat, orang kurang waras kok, jangan orang kurang waras Anda respons habis-habisan," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Bahtiar mengaku telah menonton sendiri video yang viral di media sosial tentang kemunculan Keraton Sejagat, tetapi belum tahu mengenai Sunda Empire. Ia menyerahkan hal itu kepada kepolisian untuk mengusut aktivitas Sunda Empire maupun Keraton Sejagat.
"Tadinya ini kan mau dibungkus ormas (organisasi masyarakat) nih ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diduga kuat sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum pidana dan seterusnya, nah ini kita tunggu saja dan percayakan pada kepolisian," kata Bahtiar.
Ia menjelaskan, pada prinsipnya pengelolaan organisasi baik organisasi kebudayaan, kemasyarakatan, sosial diperbolehkan asal sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Bahtiar menduga kemunculan keraton ada indikasi penyalahgunaan berorganisasi yang dibungkus aktivitas kebudayaan dan adat istiadat
"Itu malah dibungkus kegiatan sosial tetapi mungkin nanti ada soal penipuan, ada soal-soal pidana dan seterusnya. Jadi indikasinya ada penyelahgunaan berorganisasi dibungkusnya soal-soal kebudayaan," lanjut dia.
Kabar tentang Sunda Empire sempat beredar di media berbagi video Youtube setelah diunggah oleh Alliance Press International dan media sosial lainnya. Namun, saat dicek kembali di akun tersebut, video-video yang diunggah telah dihapus. Beberapa pengguna Youtube lainnya masih menyajikan tayangan video "Sunda Empire".
Dalam sejumlah video tentang Sunda Empire seperti di akun Yowana Tivi, terdapat belasan orang yang memakai atribut seragam berwarna biru tua dengan menggunakan baret merah. Salah seorang yang diduga menjadi pimpinan tengah berorasi dihadapan anggotanya.
"Artinya state Amerika dibawah kingdom, artinya koloni. Brunei dibawah state, artinya republik dibawah koloni. Itu harus disadari dunia bahwa negara itu tidak selevel. Kalau Republik 5 tahun sekali pemilu, kalau koloni 15 tahun laporan pertanggungjawaban, kalau state 30 tahun. Kalau empire sampai dunia kiamat," ujar tokoh Sunda Empire itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
