REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penataan trotoar kawasan Sabang mendapat penolakan dari warga yang memiliki area lahan usaha di pinggir jalan Sabang. Pemilik usaha merasa selama ini pihak konsultan yang telah mengusulkan konsep penataan jalan Sabang tidak pernah mengajak rembug bersama.
Ketua Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang, Ganefo Dewi Sutan mengatakan sangat dirugikan dengan keputusan penataan trotoar jalan Sabang yang dilakukan tanpa musyawarah bersama warga yang memiliki usaha di Jalan Sabang. Menurut dia, penataan ini akan mematikan pelaku usaha yang sudah memiliki bangunan di sepanjang Jalan Sabang.
"Karena penataan trotoar dilebarkan dengan memprioritaskan PKL, dan parkirnya akan dibikin paralel jadi satu jalur. Jadi tamu tamu yang akan datang justru susah parkir. Jadi pengusaha yang punya toko sesungguhnya di Sabang justru dirugikan," kata Dewi yang juga pemilik restoran Natrabu ini, Kamis (16/1).
Dewi yang telah berjualan sejak 1958 mengakui justru selama ini telah tertib membayar pajak kepada Pemprov DKI, mulai dari retribusi, PBB dan lainnya. Tapi mengapa justru Pemprov DKI memprioritaskan trotoar kepada PKL, yang bahkan direncanakan diperbolehkan membuka dagangannya lebih awal. "Kenapa justru kami yang dikecilkan perannya, malah PKL yang dibesarkan," terangnya.
Selama ini diakui dia cara sosialisasi untuk penataan pun, hanya dilakukan ke kalangan terbatas. Para pelaku usaha yang memiliki bangunan hanya diberi informasi dari Kelurahan, setelah konsultan mengajukan rencana penataan itu ke pemerintah kota Jakarta pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
