REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pemulihan lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Lebak dan Bogor akan selesai pada bulan Maret mendatang. KLHK telah membentuk tim khusus untuk menangani dampak kerusakan lingkungan sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
"Menteri LHK sudah membentuk tim khusus yang melibatkan enam direktorat jenderal. Mulai saat ini kita bekerja terpadu dan pendekatan penanganan dampak dilakukan secara holistik," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (15/1).
Ia mengatakan, wilayah Kabupaten Lebak dan Bogor mengelilingi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Setidaknya terdapat tujuh desa pada dua kecamatan di Kabupaten Lebak yang mengalami banjir longsor. Adapun di Bogor terdapat enam desa yang tersebar di dua kecamatan
Bambang mengatakan, pemulihan lingkungan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun luar area TNGHS. KLHK juga akan melakukan penanaman 1,2 juta bibit pohon endemik untuk memulihkan ekosistem lingkungan serta pendirian infrastruktur Konservasi Tanah dan Air.
Di satu sisi, KLHK juga telah menemukan adanya pelanggaran aturan berupa penambangan emas tanpa izin (PETA) di dua wilayah tersebut. KLHK, kata Bambang, akan melakukan penegakkan hukum bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin.
"Penangaan ini menjadi momentum awal KLHK ke depan untuk menangani dampak bencana banjir dan longsor di Lebak dan Bogor. Kami juga dibantu oleh jajaran TNI dan Polri di lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika