REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten menyebut ada sekitar 2.167 hektare lahan di Kota Serang dalam kondisi kritis. Lahan yang tersebar di daerah seperti Cilowong, Pancur, Sayar, Sepang, hingga Umbul Tengah di Kecamatan Taktakan ini berpotensi terdampak bencana longsor yang membahayakan masyarakat. Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto mengatakan, lahan kritis ini terjadi lantaran beberapa sebab, mulai dari tingkat kemiringan lahan, kegiatan galian C hingga penebangan hutan.
"Taktakan ini banyak lahan yang perbukitan, lereng-lereng yang tingkat kemiringannya cukup tinggi, sementara ada penebangan hutan dan galian C liar. Memang rawan bencana longsor, apalagi di lahan sekitar TPS Cilowong itu," ujar Ipiyanto, Senin (13/1).
Untuk meminimalisasi bencana yang terjadi akibat lahan kritis tersebut, saat ini ia baru bisa melakukan upaya pencegahan dengan imbauan untuk tidak melakukan penebangan pohon di area kritis. Sementara untuk penghijauan di lahan tersebut, Ipiyanto mengaku terkendala kepemilikan lahan yang mayoritas adalah punya warga.
Menurutnya, pemerintah Kota Serang masih harus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang hingga Pemprov Banten hingga unsur masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena wilayah seperti di TPS Cilowong yang termasuk lahan kritis, tidak hanya digunakan oleh warga Kota Serang.
"Masalah anggaran juga, kita mau melakukan penghijauan seperti penanaman vetiver atau akar wangi, tapi lahannya milik warga. Kita mau kucurkan dana dari APBD, apakah dibolehkan di lahan milik perorangan? Ini masih harus kita kaji dulu. Apakah nanti dibiayai penghijauan itu dengan hibah saja? Jadi pengelolaan sampai perawatannya dari masyarakat saja. Atau masalah anggaran, kita kan APBD nya terbatas, maka perlu bantuan seperti dari Pemprov Banten," ujarnya.
Wali Kota Serang Syafrudin tidak menampik jika salah satu penyebab lahan kritis di Kota Serang akibat keberadaan galian C sehingga ia sudah mengambil tindakan tegas dengan langsung menutup aktivitas tersebut. "Pemkot sudah melakukan tindakan beberapa bulan yang lalu, itu untuk eksekusi tutup. Jadi, sudah tidak ada lagi galian C," katanya.
Terkait titik-titik lahan kritis longsor di Kota Serang, ia menyebut daerah yang paling berpotensi memang di Kecamatan Taktakan. Salah satu titik yang paling berbahaya, di antaranya adalah TPS Cilowong, yang sempat memakan korban jiwa pada longsor 2018.
"Sebenarnya di Taktakan ini hanya satu titik saja yang rawan longsor terutama di Cilowong, saya kira yang lain itu masih kondusif dan terjaga. Kemudian, menurut perkiraan pada tahun ini, memang akan bertambah yang kritis itu antara Cilowong dan Sayar," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menuturkan, pemkot harus terlebih dahuku membahas penyelesaian masalah ini dengan warga yang berpotensi terdampak bencana dari lahan kritis ini. Peringatan atau imbauan DLHK terkait kerentanan area yang rawan bencana tersebut, harus diinformasikan kepada warga.
"Pertama, selesaikan dulu masalah dengan warga. Bisa membahas terkait imbauan kebencanaan atau terkait rencana penghijauan di lahan kritis. Sementara terkait pembebasan lahan atau anggaran, memang perlu sinergi dengan Provinsi Banten, karena kan lahannya memang luas ya. Berat kalau hanya mengandalkan pemkot," ujar Hasan.
Anggaran Pemkot Serang disebutnya memang terbatas dan tidak akan mencukupi untuk mengatasi masalah ini sendiri. Sementara kerentanan bencana pada musim hujan ekstrem saat ini mengharuskan tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah lahan kritis ini.
"Ini proyek besar yang harus diselesaikan, seperti TPS Cilowong itu juga kan nggak cuma digunakan oleh warga Kota Serang, ada Kota Cilegon, Kabupaten Serang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
