REPUBLIKA.CO.ID, oleh Lida Puspaningtyas, Muhammad Nursyamsi, Antara
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menemukan kesamaan antara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mahfud bahkan menduga ada pelaku yang sama antara dua dugaan korupsi tersebut.
"Iya, modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1).
Mahfud belum mau mengungkap seluruhnya dugaan yang ia temukan. Ia masih menunggu kepulangan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri.
"Minggu ini (akan dipanggil). Kan masih pada di luar negeri semua itu, Pak Erick dan lainnya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (pembahasannya)," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar. Terlebih, dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga Rp 10 triliun.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengaku prihatin lantaran kasus serupa pernah terjadi pada tahun 1999.
"Sudah ada memakan korban. Sudah ada terpidananya juga swasta dan ABRI aktif. TNI aktif waktu itu. Sekarang kalau terjadi lagi, sesudah negara mengeluarkan uang untuk prajurit dan tentara itu, terjadi lagi," kata Mahfud.
Kasus dugaan korupsi di Asabri, kata dia, akan menjadi perhatian Menhan Prabowo Subianto. Dan memang secara proporsional harus begitu. "Nanti kita akan secepatnya lah," ujarnya.
Mahfud mengatakan, telah mengecek hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa korupsi di Asabri ada dan cukup besar. "Tapi sekarang sedang divalidasi oleh institusi lain. BPK yang minta (validasi) karena polanya sama dengan Jiwasraya. Modus operandinya sama," kata Mahfud.
Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.
Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003. Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
Kementerian BUMN segera merombak jajaran direksi PT Asabri dalam waktu dekat. Tahun ini rencananya perombakan tersebut dilakukan.
Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo menyampaikan kemungkinkan tersebut usai terangkatnya isu kerugian negara hingga Rp 10 triliun dari tubuh asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus Prajurit TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan RI tersebut. "Ya saya kira pasti (perubahan managemen Asabri), tahun ini," katanya.
Menurutnya, Kementerian terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan lainnya. Kartiko menyampaikan Kementerian BUMN masih meraba-raba kasus yang terjadi termasuk sejauh mana potensinya merugikan negara. Ia belum bisa menjabarkan lebih lanjut atau mengonfirmasi pemberitaan yang muncul.
"Ini sedang kita kaji sedang kita lihat, teliti, karena nilainya kan bergerak terus, memang ada penurunan nilai di sisi sebelumnya," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.
Kementerian BUMN juga sedang menginvestigasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merunut sejak kapan masalahnya muncul. Tiko memperkirakan akar masalahnya sudah cukup lama.
Meski belum melihat secara detail laporan BPK, Tiko menyampaikan nama-nama saham yang dimiliki Asabri sesuai dengan yang beredar di pemberitaan. Setelah meneliti dan memahami kemelut masalah, BUMN baru akan mengambil tindakan penyelesaian.
"Belum tau solusinya, kita baru mau teliti dulu kejadiannya seperti apa dan kerugiannya seperti apa, Asabri belum ada opsi," katanya.
Namun ia mengemukakan, penyelesaian Asabri akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya yang juga bermasalah karena salah strategi investasi. Tiko mengatakan Asabri termasuk asuransi sosial sehingga langkah penyelesaiannya pasti berbeda.
Misal, karena bukan asuransi swasta maka tidak bisa menggunakan konsep penyelesaian bussiness to bussiness. Tiko menduga akan sedikit sulit mencari opsi karena posisi Asabri sebagai asuransi sosial. Namun, ia meyakini arah solusi akan muncul setelah intensi koordinasi dengan pihak otoritas terkait.
Klaim Asabri
Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sonny Widjaja menilai terdapat ketidaksesuaian antara pemberitaan di media dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di Asabri. Kata Sonny, kegiatan operasional Asabri, terutama proses penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," ujar Sonny dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Senin (13/1).
Sonny menyampaikan, terkait kondisi pasar modal di Indonesia terdapat beberapa penurunan nilai investasi ASABRI yang sifatnya sementara. Namun demikian, ia tegaskan, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk memulihkan penurunan tersebut.
Sonny menjelaskan Asabri selalu mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam melakukan penempatan investasi. Sonny menambahkan Asabri selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.
"Manajemen Asabri terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta Asabri dan pemangku kepentingan," kata Sonny.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin mendapat penjelasan untuk tentang apa yang terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Erick sendiri telah memanggil Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto untuk menjelaskan secara langsung kondisi yang tengah dihadapi Asabri.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan pemanggilan ini untuk mendengar penjelasan tentang kasus yang melanda Asabri.
"(Pemanggilan itu) menerangkan saja, bagaimana situasi dan kasusnya Asabri, pemaparannya lah, kondisi obyektif Asabri, apa yabg terjadi, aset dan cashnya bagaimana," ujar Arya pada Jumat (10/1).
Arya menilai pertemuan tersebut baru sebatas pemaparan umum tentang apa yang terjadi pada Asabri. Kementerian BUMN, kata Arya, belum dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa yang akan dilakukan dan disiapkan Asabri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Arya menyebut operasional Asabri sendiri masih berjalan normal.
Arya juga menanggapi komentar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Kata Arya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melaporkan tentang kondisi yang terjadi di Asabri kepada Mahfud MD.
Saat menyaksikan perjanjian kerja sama perusahaan patungan antara KAI dengan MRT Jakarta di Kementerian BUMN pada Jumat (10/1) pagi, Erick sempat ditanya awak media tentang kondisi Asabri. Erick mengaku belum bisa berbicara banyak mengenai persoalan yang dialami Asabri. Mantan pemilik Inter Milan itu masih menunggu hasil audit Asabri dari BPK.
"Ini baru Jiwasraya. BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri saya belum dapat audit BPK, kita tunggu saja," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).
Hal ini yang menjadi dasar bagi Erick belum bisa menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Asabri. Erick mengaku berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Asabri. Erick tak ingin nasib Asabri seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Saya belum pelajari sampai Asabri. Tapi ke depan dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap. Tidak ada sendiri-sendiri lagi, jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi pada dana pensiun Pertamina dana pensiun BRI,” ujarnya usai meninjau posko pengungsian banjir di kawasan Tangerang, Banten, Ahad (5/1).
Menurutnya dana pensiun merupakan hak bagi setiap karyawan BUMN. Diharapkan dana tersebut dimanfaatkan oknum tertentu seperti halnya dugaan kasus korupsi Jiwasraya.
"TNI, Polri, kalau sampai Asabri, mohon maaf saya tidam bisa komen detail, dijarah atau dirampok, TNI, Polri, yang sudah kerja puluhan tahun tidak ada kepastian," ucapnya.
Ke depan, Erick akan melakukan konsolidasi dengan para direksi dan komisaris BUMN untuk memastikan keamanan dana pensiun BUMN. Setidaknya, dibutuhkan figur direksi dan komisaris BUMN yang berkomitmen dan profesional.
"Makanya kami konsolidasikan dicari figur yang bagus. Saya rasa figur di BUMN sekarang seperti komut BUMN sudah bukan figur yang biasa lagi, seperti Chatib Basri di Mandiri, Chandra Hamzah BTN, kemarin Pak Amin di PLN. Ini figur saya rasa kredibel dan punya rekam jejak yang baik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika