REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak terhadap warga sipil, perekonomian, dan keamanan menjadi pertimbangan utama mengevakuasi WNI dari Timur Tengah jika ketegangan di kawasan itu tidak kunjung mereda. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus memantau perkembangan terakhir situasi keamanan dan politik di Timur Tengah yang kembali memanas pascaterbunuhnya komandan militer Iran dalam serangan udara yang dilancarkan AS di Irak.
“Baik perwakilan maupun pemerintah pusat telah menyiapkan rencana kontigensi dan mengantisipasi segala macam kemungkinan yang terjad. Intinya adalah memberikan perlindungan kepada warga kita yang tinggal di sana,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1) malam.
Perlindungan menjadi salah satu upaya yang diprioritaskan Kemenlu selain diplomasi damai yang terus digaungkan melalui berbagai saluran agar pihak-pihak yang berkonflik dapat sama-sama menahan diri dan mencegah eskalasi terjadi. Saat ini tercatat 474 WNI berada di Iran, sementara di Irak terdapat 860 WNI.
WNI di Iran didominasi oleh pelajar, sedangkan di Irak sebagian besar adalah pekerja profesional. Selain yang terdaftar secara resmi, Judha mengungkapkan banyak WNI di Irak bekerja di sektor domestik yang bisa dipastikan tidak melalui jalur prosedural.
Indonesia telah menutup pengiriman pekerja migran ke Irak melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 206 Tahun 2012 karena alasan keamanan. “Oleh karena itu, kami sangat mendorong calon pekerja migran yang mendapat penawaran untuk penempatan ke Timur Tengah, khususnya untuk sektor pekerja domestik, agar berhati-hati karena kita sudah menutup Timur Tengah untuk penempatan tenaga kerja di sektor domestik,” kata Judha.
Ditemui secara terpisah, Duta Besar RI untuk Iran Octavino Alimudin menyatakan pemerintah akan mengevakuasi WNI dari Iran ketika serangan saling balas mulai menyasar kota-kota di Iran. "Ketika ada serangan balik, maka itu jadi satu titik bagi kita untuk mengevakuasi WNI di daerah yang kritis," kata Octavino di Jakarta, Rabu (8/1).
Ia menjelaskan daerah kritis yang dimaksud di antaranya wilayah perbatasan dan kawasan peluncuran rudal. Sejauh ini Kedubes RI di Teheran telah menghubungi langsung WNI di daerah perbatasan Iran dan Irak.
"WNI yang tinggal di perbatasan ada tiga orang. Di luar itu, ada satu orang tetapi dia sedang tidak berada di tempat. Kita cek satu-satu keberadaan mereka," terang Octavino.
Ia menambahkan pengecekan dilakukan melalui telepon dan pengiriman pesan ke grup Whatsapp. Dubes RI yang ditemui usai menghadiri Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2020 itu menjelaskan skenario evakuasi tiap wilayah berbeda. Oleh karena itu, Kedubes RI akan menempatkan satu petugas yang dapat dihubungi (contact person) di masing-masing wilayah.