REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PDIP bakal mempertimbangkan wacana pilkada asimetris yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan bahwa hal tersebut barulah sebatas wacana.
"Apapun yang namanya usulan pemerintah eksekutif pasti akan dipertimbangkan," kata Bambang disela-sela Rakernas I, Jumat (9/1).
Ia mengangggap setiap sistem pemiihan ada plus dan minusnya. Ia juga memahami bahwa tujuan dari usulan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat banyak.
"Setelah selesai goalnya kan gitu. ini kan soal sistem dan tentu kan disepakati oleh partai sesuai konstitusi negara," ujarnya.
Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan setuju dengan usulan Tito terkait wacana pilkada asimetris. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto men gatakan pemerintah bisa melaksanakan pilkada asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.
Hasto menambahkan, PDIP mendukung wacana evaluasi pilkada lantaran pilkada langsung berpotensi memecah belah masyarakat.
Pilkada langsung juga memiliki kecenderungan berbiaya tinggi. Menurut Hasto, biaya tinggi itu pada akhirnya kerap menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon.
"Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini menggelar pertemuan dengan sembilan partai politik di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut membahas tiga hal, yakni wacana Undang-Undang Parpol yang akan direvisi, revisi Undang-Undang Pemilu, dan Pilkada Serentak 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
