REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengungkapkan sejumlah langkah dalam mengantisipasi bencana selama musim penghujan. Hal ini diungkapkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mengadakan rapat tanggap bencana dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Menurut Khofifah, penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya penanganan cepat, tapi juga diperlukan sinergitas antarpemerintah. "Juga perlu dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait," kata Khofifah di Kota Surabaya, Rabu (8/1).
Pada permasalahan banjir, Khofifah berpendapat, ini perlu diantisipasi dengan biopori. Alat ini perlu dipasang di masing-masing rumah warga. Menurut Khofifah, langkah ini dapat mempercepat resapan air di tanah.
“Seluruh yang mengurus IMB diharapkan memasang biopori sesuai dengan proporsional lahan rumah," ucap Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga menilai perlunya pengawasan dan ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Fenomena ini, kata dia, berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Salah satunya terlihat di tempat pengambilan pasir di Dusun Plumbang, Pandansari, Kabupaten Malang.
"Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol," jelas Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI era Presiden Joko Widodo periode I ini.
Khofifah meminta keseriusan seluruh OPD Pemprov Jatim dan instansi dari Kemen-PUPR terkait penambangan pasir ilegal. Mereka diharapkan dapat memasang tanda larangan pengambilan pasir demi keamanan.
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak menambahkan, diperlukannya penanganan tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Sebab, penambangan ini biasanya mempunyai pemetaan titik-titik yang jelas. Untuk itu, dia mendorong pembenahan pasti terkait hal tersebut.
Di kesempatan itu, Emil juga meminta OPD lebih memperhatikan sistem peringatan dini bencana. Lembaga-lembaga terkait didorong memiliki rencana aksi dalam menangani bencana di Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika