REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebelum akhir tahun 2020. Saat ini, proyek sudetan yang berfungsi mengurai beban aliran air di Sungai Ciliwung ini terganjal pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke KBT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar presiden di hadapan tiga gubernur yang dipanggil ke Istana Presiden, Rabu (8/1).
Tak hanya sodetan Ciliwung-KBT yang diperintahkan Jokowi untuk dikebut pengerjannya. Presiden juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.
Perintah presiden kali ini tidak dibatasi perbedaan pandangan mengenai teknis pelebaran sungai, yakni skema naturalisasi yang diusung Anies atau normalisasi yang sudah dilakukan sejak pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Jokowi juga mengingatkan Pemprov DKI agar perhatiannya tidak tersita kepada Sungai Ciliwung saja, namun juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Mookervart, hingga Cipinang.
"Teruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi, yang ada di sungai-sungai Jakarta. Sungai di Jakarta bukan hanya ciliwung saja. Semuanya perlu dilakukan penormalan kembali," kata Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan mengenai peran sudetan Ciliwung-KBT ini. Menurutnya, sudetan bisa mengalirkan debit banjir Kali Ciliwung hingga 60 meter kubik per detik. Perlu diketahui, kapasitas asli Sungai Ciliwung hanya 200 meter kubik per detik, dengan realisasi debit air saat banjir mencapai 570 meter kubik per detik.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan konsep normalisasi sungai maupun naturalisasi sungai keduanya butuh pelebaran sungai. Menurut Basuki, upaya untuk menangani banjir di DKI Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur baik di kawasan hulu maupun hilir.
Pembangunan di kawasan hulu yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sementara pembangunan di kawasan hilir yakni normalisasi atau naturalisasi sungai, meneruskan pembangunan sudetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur. Namun demikian, beberapa pekerjaan itu terhenti akibat permasalahan pembebasan lahan.
"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," kata Basuki.
Dia tidak mempermasalahkan perbedaan istilah yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Basuki menjelaskan bahwa Kali Ciliwung perlu diperlebar untuk menambah daya tampung debit air. "Yang penting itu. Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujar Basuki.
Selain mengurangi debit air melalui sodetan, program normalisasi atau naturalisasi Kali Ciliwung juga diharap mampu menangani banjir di Jakarta.
Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan, Jakarta idealnya memiliki sekitar 118 waduk, di samping penataan sungai, yakni normalisasi ataupun naturalisasi. Pembangunan waduk dalam kota itu, kata Juaini, demi melengkapi upaya pengendalian banjir dari pemerintah pusat lewat proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi.
"Kalau dua waduk itu selesai 2020 itu sangat membantu. Kami sangat berterima kasih juga ke Bapak Presiden. Karena akan sangat membantu genangan yang selama ini ada," kata Juaini.
Selain itu, kalau semua waduk di Jakarta beroperasi akan sangat membantu. Tapi semua sungai juga harus berfungsi. "Sekarang masih ada yang pembebasannya, masih separuh jalan," ujar dia.
Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada pembangunan Waduk Brigif (aliran Kali Krukut), Waduk Pondok Ranggon (aliran Kali Sunter) dan Waduk Cimanggis (aliran Kali Cipinang). Pada 2020, proyek antisipasi banjir lainnya yang akan berjalan selain pembangunan waduk adalah proyek Sodetan Kampung Walang Ancol (aliran Kali Ciliwung Lama) serta Tanggul Pengaman Pantai Kali Kamal.
Cuaca Ekstrem
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca di Jakarta pada 12 Januari 2020.
"Ini menarik. BMKG itu mengeluarkan hal yang sama, tapi enggak viral. Menurut saya harus dibantu agar informasi dari BMKG itu biar menyebar," kata Anies, Rabu.
Pernyataan Anies terkait viralnya imbauan untuk berhati-hati terkait prakiraan cuaca (hujan) ekstrem yang dikeluarkan Kedutaan Besar AS. Anies menerangkan, dari yang diketahuinya, ada hal yang penting tapi tidak menjadi bahan percakapan di publik.
"Menurut saya sudah waktunya kita mendorong agar kita semua lebih memperhatikan laporan-laporan dari BMKG," kata Anies.
Terkait dengan peringatan cuaca ekstrim itu, pihaknya menyiapkan antisipasi hujan dan antisipasi peningkatan air laut dengan menurunkan pompa mobile. "Jadi pompa mobile kita digerakkan ke sekitar pesisir untuk membantu bila ternyata muncul rob sehingga bisa dialirkan," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika