REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, salah satu tujuan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna, Kepulauan Riau untuk menegaskan kedaulatan RI yang tak boleh diganggu. Menurut dia, Presiden memberikan perhatian seriusnya terhadap masalah yang terjadi di Laut Natuna ini.

“Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius,” jelas Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/1).

Pramono menyebut, kunjungan Presiden ke Natuna ini bukan yang pertama kalinya. Jokowi sebelumnya juga beberapa kali pernah mengunjungi Natuna untuk masalah serupa. Bahkan saat itu, Presiden mengunjungi Natuna dengan menggunakan kapal perang dan juga menggelar rapat terbatas di atas kapal.

“Dan ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip,” ujarnya.

Presiden sebelumnya juga menegaskan tak ada tawar menawar terhadap hak kedaulatan di Natuna. Kehadiran Jokowi di Natuna ini, lanjutnya, menunjukan kehadiran negara terutama pemimpin tertinggi di Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Presiden pun ingin memastikan hak berdaulat Indonesia di Natuna tak diganggu oleh pihak manapun.

“Apa yang ditunjukan Presiden, ini kan menjadi simbol negara. Bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan itu hadir,” tegas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan pemerintah juga telah meningkatkan kapasitas pangkalan militer di Natuna. Bahkan sejumlah pesawat tempur juga telah ditambah untuk menjaga wilayah hak berdaulat Indonesia di Natuna.

“Sekarang sudah ditingkatkan, sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan. Bahkan, beberapa penambahan pesawat tempur juga sudah diinikan (di) Natuna,” tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika