REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung. Proyek normalisasi dipercaya menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

Saat ini, normalisasi baru mencakup 16 km dari total 33 km panjang sungai yang perlu dilebarkan. "Bapak Presiden mengarahkan bahwa tetap melanjutkan, penanganan banjir di Jakarta (melalui skema yang sudah berjalan)," ujar Basuki usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (3/1).

Basuki menyampaikan, proyek normalisasi Ciliwung sebetulnya sudah tertuang dalam rancangan induk (masterplan) pengendalian banjir Jakarta pada 1973 oleh Belanda. Kemudian, rancangan ini dikaji ulang oleh JICA dari Jepang pada 1997 dan 2007.

"Ini ada banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, dan normalisasi Kali Ciliwung dan sodetan di Ciliwung dan Banjir Kanal Timur. Dampaknya ke Kelapa Gading relatif ngga kebanjiran dan kemarin juga bisa dikendalikan," katanya.

Basuki menyampaikan, normalisasi dilakukan untuk memperlebar sungai demi memperlancar alirannya. Saat ini, debit air yang melalui Kali Ciliwung adalah 570 meter kubik per detik. Angka ini sudah jauh di atas kapasitas sebelu, dinormalisasi yakni 200 meter kubik per detik.

"Sehingga beban di Manggarai atau di hilir menjadi lebih kecil," ucapnya.

Untuk normalisasi, pemerintah juga sudah menyiapkan rusun Pasar Rumput untuk menampung warga yang terdampak pelebaran sungai. Sebanyak 800 KK bisa ditampung dalam rusun ini. Selain itu, di sisi hulu aliran sungai yang melewati Jabodebek juga dibangun dua bendungan yakni Sukamahi dan Ciawi yang ditargetkan rampung akhir 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika