REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri-menteri terkait untuk membahas tentang penanganan bencana banjir di sejumlah daerah saat ini. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, di antaranya adalah rekomendasi para menteri kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang contingency plan menghadapi bencana alam.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo menyebutkan, melalui Inpres ini nantinya seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban membentuk rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana alam, termasuk banjir. Sederhananya, rencana kontijensi merupakan panduan bagi pemda dalam menghadapi bencana alam dan tahapan dalam menjalankan tanggap darurat dan pemulihan.
"Setiap tahun kita mengalami peristiwa rutin. Kemarau ada kekeringan dan kebakaran hutan, saat penghujan kita alami banjir bandang dan tanah longsor. Dengan Inpres, pemda bisa diingatkan untuk ambil langkah kesiapsiagaan," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (3/1).
Tak hanya itu, pejabat juga diminta lebih sigap untuk menentukan status bencana yang menimpa wilayahnya. Doni menyebutkan, status bencana merupakan jalan bagi pusat untuk bisa memberikan bantuan, termasuk penganggaran untuk penanganan bencana kepada daerah.
Presiden Jokowi, ujar Doni, juga meminta seluruh pimpinan daerah berkoordinasi dengan kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di masing-masing wilayah untuk mendapat informasi aktual mengenai potensi bencana. Pemda juga diminta secara aktif menyampaikan peringatan dini cuaca dan risiko bencana kepada masyarakat agar tetap waspada.
"Dan imbauan bentuk grup WhatsApp yang kiranya bisa berikan informasi hingga tingkat keluarga," kata Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika