REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan menahun banjir Jakarta sebenarnya bisa diselesaikan apabila ada itikad dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai dan membuat sodetan untuk memecah aliran sungai. Namun, konsep normalisasi yang sudah dirancang sejak dahulu kala terganjal pembebasan lahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai desain pemulihan sungai dan pembuatan sodetan merupakan grand design lama yang sudah dibuat sejak zaman dahulu. Akan tetapi, persoalan pembebasan lahan dan pemindahan warga bantaran sungai memang sulit dilakukan.
Hal tersebut, Basuki mengatakan, bergantung pada seperti apa aksi dari Pemerintah Provinsi DKI. "Master plan-nya sudah ada. Sudah sejak 1873," ujar Basuki di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (3/1).
Basuki menjelaskan kondisi bagian wilayah yang sudah selesai sodetannya dan normalisasi sungai seperti Kelapa Gading, BKT dan Cengkareng Green sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini sebenarnya juga bisa diterapkan di daerah lain jika rencana sodetan bisa dilakukan segera.
Ia pun menjelaskan terkait dana pun sebenarnya tak ada masalah. Sebab, pemulihan banjir Jakarta juga masuk dalam APBN. Ia pun menegaskan pelaksanaannya tinggal menunggu langkah sosialisasi dari Pemprov kepada warga.
"Pembiayaan APBN. Tapi kolaborasinya penting untuk bisa menyelesaikan ini. Masterplan sudah lama sekali orang liat ini sudah bosen. Ini konsep lama sekali. Sungai 13 ditahan di BKB, BKT. Jadi tidak tumaph ke Jakarta," ujar Basuki.
Basuki pun menyerahkan persoalan ini kepada Pemerintah Provinsi DKI apabila persoalan banjir hendak diselesaikan. Ia berharap apabila ada gerak dari Pemprov DKI untuk sama sama menyelesaikan ini maka persoalan banjir bisa teratasi.
"Saya gak mau debat lah. Saya dididik untuk tidak berdebat. Jadi kalau mau ya itu, ini detailnya sudah ada. Tinggal bagaimana Pemprov DKI sosialisasikan ke warga," tutup Basuki
Ikuti Whatsapp Channel Republika