REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) untuk mengungsi dulu. Hal ini untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar dari banjir yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
"Pengalaman dari banjir di Kabupaten Konawe Utara, masyarakatnya bisa selamat karena bupati sampai kepala desa memaksa penduduknya untuk evakuasi, mengungsi sementara," kata Doni seusai rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten di Jakarta, Kamis (2/1).
Doni mengatakan kejadian banjir di Konawe Utara tidak banyak masyarakat yang menjadi korban karena ketika air bah datang dan menghanyutkan rumah-rumah penduduk, mereka sudah mengungsi ke tempat yang aman.
Karena itu, Doni mengharapkan ketegasan yang serupa dari kepala-kepala daerah yang penduduknya tinggal di sekitar DAS untuk mengingatkan warganya dan bila perlu mengevakuasi sebelum terjadi dampak yang lebih besar.
"Harta penting, tetapi nyawa jauh lebih penting," ujarnya.
Doni juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif rendah atau wilayah yang sebelumnya adalah danau, rawa atau wilayah yang diurugan tanah untuk mewaspadai kemungkinan banjir. "Air akan kembali mencari tempatnya semula. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah yang relatif rendah atau tempat yang sebelumnya diurug, tolong waspada," ujar dia.
Yang tidak kalah penting, Doni mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Kalau ada informasi di daerah hulu hujan, meskipun di tempatnya sendiri tidak hujan, tetap harus waspada karena air dari hulu saat ini cepat mengalir ke hilir. Sebagian besar kawasan tutupan saat ini sudah beralih fungsi," katanya.
BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten dengan mengundang sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lain-lain.
Rapat koordinasi juga mengundang lembaga-lembaga relawan seperti Palang Merah Indonesia, Gerakan Pramuka, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
