REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Silvy Dian Setiawan, dan Ronggo Astungkoro
KEEROM — Insiden kontak senjata kembali terjadi antara pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kali ini kontak senjata terjadi di wilayah Keerom, teritorial perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.
Satu serdadu Garuda meninggal dunia dalam insiden tersebut. Namun belum diketehui, KKB mana yang melepaskan tembakan.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih, Kol.Cpl. Eko Daryanto membenarkan insiden kontak senjata tersebut. “Benar. Satu prajurit gugur, dan satu lagi luka tembak,” kata dia saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (30/12).
Ia menerangkan, prajurit yang gugur bernama Serda Miftakhur Rohmat, anggota Yon Infanteri 713/ST. Sedangkan satu prajurit masih selamat namun mengalami luka serius, yakni Prada Juwandy Ramadhan.
Serda Miftakhur adalah Wakil Komandan Pos Logistik TNI di Bewan Baru. “Ia terkena luka tembak di bahu kiri bagian depan yang tembus ke belakang,” kata Kolonel Eko.
Sedangkan Prada Juwandy, terkena tembak di pelipis kanan dan pinggang bagian kiri. Ia dipastikan hanya mengalami luka, dan dalam kondisi bernyawa. “Saat ini keduanya sudah dievakuasi,” terang Eko.
Untuk Serda Miftakhur, kata dia, jenazah, akan langsung diterbangkan ke tanah kelahiran di Gorontalo, Sulawesi.
Dalam siaran pers resmi, kejadian kontak senjata terjadi pada Senin (30/12), sekitar pukul 08.00 WIT. Dikatakan, 10 personil TNI yang berjaga di Pos Bewan Baru, berangkat ke Pos Kaliasin, untuk mengambil logistik. Sekitar pukul 10.30, di areal jembatan, mereka mendapat serangan.
Kolonel Eko menambahkan, serangan tersebut diyakini berasal dari KKB. Namun kata dia, sementara ini, TNI belum memastikan dari KKB mana serangan tersebut berasal.
“Belum ada laporan pasti tentang kelompok mana yang melakukan penyerangan,” terang Kolonel Eko. Namun dipastikan, kejadian tembak menembak antara pasukan TNI dan KKB di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ini menambah catatan insiden jual beli serangan antara pasukan TNI, dan KKB di Papua, pun Papua Barat.
Baru-baru ini, pun dikatakan insiden tembak menembak terjadi di wilayah Nduga, dan Intan Jaya. Tembak menembak antara pasukan TNI dan KKB ini, bukan hanya membuat korban nyawa dari pihak TNI, maupun KKB. Sejumlah warga sipil juga terkena dampaknya.
Di Nduga, aksi tembak menembak antara TNI dan KKB yang terjadi sejak 2018, mengakibatkan ratusan warga sipil mengungsi. Tembak menembak yang berdampak ke warga sipil di wilayah tersebut, pun membuat Wakil Bupati Wentius Nimiangge memilih mundur.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw (kiri) menyalami anggota TNI di sela-sela upacara apel gabungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (14/10/2019).
Kontak dengan KKB
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan selama tahun 2019 sebanyak 10 anggota TNI-Polri meninggal dunia akibat kontak tembak dengan KKB. Kapolda menyebutkan, selain aparat keamanan, juga tercatat 10 warga sipil meninggal akibat diserang KKB.
Tercatat 23 kasus KKB terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya, Puncakjaya, Mimika, dan Polres Paniai.
Menurutnya, masalah KKB ini menjadi perhatian Polda Papua karena banyak bermunculan wajah baru termasuk Egianus Kogoya yang mampu mengorganisir kelompoknya. Karena itu, kata Kapolda pula, KKB masih menjadi ancaman hingga menyebabkan ketakutan bagi masyarakat.
Namun, mantan Kapolda Sumut itu menambahkan, situasi kamtibmas di Papua secara umum dapat teratasi sehingga cukup kondusif. "Polda Papua akan meningkatkan sinergi dan keterpaduan dengan stakeholder dan para tokoh guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan optimal dan kesejahteraan warga meningkat," ujar Irjen Waterpauw, dalam refleksi akhir tahun, Sabtu (28/12).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan diperlukan pendekatan keamanan di Papua. Pendekatan kemanan yang dia maksud yakni terkait adanya gerakan separatis yang masih terjadi di Papua.
"Papua itu menunjukkan bukti bahwa gerakan separatis itu memang harus dihadapi dengan pendekatan keamanan. Untuk gerakan separatis ya," kata Mahfud di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (18/12).
Dia menjelaskan, gerakan separatis ini masih terjadi di Papua. Dia pun mengaku, pemerintah akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Masih ada peristiwa-peristiwa pembunuhan terhadap aparat secara keji. Oleh sebab itu mari kita jaga sama-sama, mudah-mudahan itu bisa diatasi bersama. Kemarin juga sudah terjadi lagi (di Papua). Insya Allah pemerintah bisa mengatasi hal itu," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, pendekatan keamanan ini merupakan bagian dari pendekatan pembangunan secara komprehensif yang dilakukan pemerintah saat ini. Pendekatan pembangunan secara komprehensif ini tidak hanya dilakukan dalam bidang keamanan, namun juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
"Oleh sebab itu, bagi pemerintah Papua itu pendekatan pembangunannya adalah komprehensif. Sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan," tambahnya.
Anggota TNI dibantu warga mempersiapkan peti jenazah untuk korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018).
Serius Berantas KKB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah lebih serius memberantas KKB Papua Merdeka. Keseriusannya harus sama seperti aksi sapu bersih teroris.
Langkah tegas itu, menurutnya, penting jangan sampai korban kembali jatuh. Pemerintah juga perlu lebih aktif melakukan deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam penggalangan opini, ideologisasi gerakan Papua Merdeka.
"Sepak terjang KKB Papua Merdeka ini semakin meresahkan akibat tidak ditangani secara serius. Semakin lama bukan semakin padam namun semakin membesar gerakan makar Papua Merdeka," katanya.
Wakil ketua Fraksi PKS DPR itu menilai upaya memberantas gerakan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari ideologi, penyebaran gerakan hingga tindakan hukum secara tegas.
Sementera itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, melihat upaya kelompok masyarakat Papua yang ingin memerdekaan diri dari Indonesia sebagai masalah kritis yang harus lekas diselesaikan. Kelompok tersebut dinilainya mengancam keutuhan bangsa.
"Kasus Papua merdeka ini udah dalam keadaan menurut saya kritis," jelas Hendropriyono saat ditemui wartawan di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Hendropriyono melihat gerakan sparatis di Papua saat ini diarahkan untuk dibahas ke tingkat internasional. Terlebih, ketika ia melihat media nasional asal Australia yang menyiarkan tayangan terkait Papua yang ia nilai cukup provokatif karena seakan mendukung kemerdekaan Papua.
Hal-hal seperti demikian, kata dia, diharapkan oleh kelompok separatis itu lantaran ingin mendapat pengakuan mata internasional. Karena itu, Hendropriyono mengatakan, aparat keamanan Indonesia tidak boleh menganggap enteng hal tersebut.
"Jangan dianggap enteng seruan dari komandan pasukan mereka itu yang menamakan dirinya Tentara Nasional Papua Barat, TNPB," jelasnya.
Hendropriyono menyebut kelompok yang ingin memerdekakan diri di Papua itu sebagai pemberontak, bukan lagi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Menurutnya, sasaran yang mereka tuju bukan lagi hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil.
"Kita masih saja menganggap mereka KKB kelompok kriminal bersenjata. Bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja," ungkap dia.
Karena itu, purnawirawan Jenderal bintang empat tersebut meminta pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan separatisme di Papua. Ia menuturkan, langkah-langkah diplomatis harus dilakukan di lingkungan internasional. Salah satunya dengan mendorong kelompok tersebut ke dalam daftar teroris internasional.
"Mestinya OPM itu sudah masuk ke daftar teroris internasional. Karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak mengerti apa-apa. Itu sudah salah itu, mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh," terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
