REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta selesai membebaskan lahan sebanyak 671 bidang untuk melanjutkan pembangunan jalur alternatif Gunung Kidul-Sleman di titik Ngalang-Tawang. Pembebasan tersebut memiliki anggaran Rp 105 miliar.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul Winaryo mengatakan proses pembayaran sudah dimulai sejak akhir Oktober lalu. Saat ini, proses pembebasan di 671 bidang sudah memasuki tahap akhir karena pembayaran tinggal menunggu untuk tanah kas desa.
"Pembayaran tanah kas desa belum bisa dilakukan karena masih menunggu izin dari gubernur. Kalau sudah turun izinnya, langsung akan dibayarkan," kata Winaryo, Jumat (27/12).
Menurut dia, proses pembebasan lahan untuk lanjutan pembangunan jalur alternatif Gunung Kidul-Sleman berjalan lancar. Hal ini karena seluruh warga terdampak menerima dan telah mendapatkan pembayaran dari pembebasan lahan tersebut.
"Jalar alternatif ini sangat strategis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga mereka menerima harga tanah yang telah dinilai oleh tim penilai (appraisal) yang sudah sesuai kewajaran," katanya.
Selesainya pembebasan lahan, maka proses bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik. Meski demikian, Pemkab Gunung Kidul tidak memiliki kewenangan karena proses berada di tangan Pemerintah DIY.
"Pemkab Gunung Kidul sesuai tugasnya membebaskan lahan, Pemda DIY yang membangunkan jalan. Untuk pembebasan, proses juga ditangani oleh Kanwil BPN DIY,” katanya.
Kepala Seksi Pemeliharaan, Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Gunung Kidul, Wadiyana mengatakan pembangunan jalur alternatif Gunung Kidul-Sleman sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu. Meski demikian, hingga sekarang jalur belum benar-benar tersambung karena ada titik Ngalang-Tawang yang belum dibangun.
"Kelanjutan pembangun jalan alternatif Ngalang-Tawang dilakukan tahun depan, tahun ini khusus pembebasan lahan," katanya.
Camat Patuk, Haryo Ambar Suwardi mengatakan di wilayah Patuk ada beberapa desa yang harus dibebaskan seperti Nglegi, Bunder, Putat, Ngglanggeran hingga Ngoro-oro. "Warga sudah mendapatkan ganti ruginya, karena mereka telah sepakat dengan harga yang ditetapkan," katanya.
Ia juga mengatakan pemerintah kecamatan sangat mendukung pembangunan jalur alternatif Sleman-Gunung Kidul. Ia berharap pembangunan itu dapat meningkatkan roda perekonomian bagi warga sekitar.
"Tujuannya pembangunan jalur alternafif ini untuk mengurai kemacetan di jalur utama Yogyakarta-Wonosari, tapi dengan adanya jalan itu juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika