REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA - - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyambut baik keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membatalkan wacana ekspor benih lobster. Ia beharap kebijakan itu dibarengi dengan upaya pembenahan.
“Saya cukup bahagia wacana ekspor baby lobster dihentikan. Ini menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan paham apa yang menjadi kebutuhan kelautan di Indonesia ke depan,” ujar Dedi usai kegiatan reses di Kabupaten Purwakarta, Kamis (26/12).
Dedi mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus dalam upaya peningkatan teknologi kelautan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pelepasliaran 173.800 benih lobster di Bali, Sabtu (13/7). Pelepasliaran dilakukan di dua titik lokasi yaitu perairan Pulau Nusa Penida dan kawasan Nusa Dua, Bali.
Politisi Golkar ini juga meminta pemerintah untuk semakin tegas dalam menangani para pencuri ikan. Selain itu, para pelaku pencemaran laut termasuk yang merusak terumbu karang dan pasir pantai juga harus ditindak tegas.
“Tindakan tegas ini perlu untuk memberikan efek jera. Ini yang harus menjadi fokus,” katanya.
Kembali soal benih lobster, Dedi berharap, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) terus mengusut dugaan aliran dana hingga Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun lebih terkait ekspor ilegal benih lobster.
“Itu harus diusut. Karena kalau tidak diusut, tindakan ilegal pasti akan terus berjalan. Harus diusut biar ada efek jera,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyarankan pemerintah meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan khusus sekolah yang berdekatan dengan laut.
Menurut Dedi, bukan hanya standar sekolah yang ditingkatkan tetapi pembiayaan dan teknologi, termasuk tenaga pengajarnya harus disesuikan.
“Bukan sekadar sekolah kelautan, tapi pendidikan Indonesia yang anak-anak di pinggir pantai belajar mengenai kelautan. Satu saja fokusnya,” ujarnya.
Sejak awal wacana ekspor, Dedi sendiri telah menolaknya. Ia menilai ekspor malah akan sangat merugikan karena negara lain bisa mendapat untung lebih besar dengan melakukan budi daya. Salah satu yang diuntungkan adalah Vietnam.
Jika keran ekspor tersebut dibuka, maka lobster yang telah dibudidayakan akan kembali diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal saat ekspor. “Jangan tergiur keuntungan sesaat,” ucap Dedi.
Seperti diketahui, hai ini Menteri Edhy membatalkan wacana ekspor setelah mengunjungi kawasan pembudidayaan lobster di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia menilai budi daya lobster di tempat tersebut behasil sehingga keran ekspor tak jadi dibuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
