REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyarankan hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan program road diet atau 'diet jalan'. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan jaminan trotoar dan jalan dapat terbebas dari PKL ilegal.
Djoko menerangkan program road diet, yang merampingkan jalan dan melebarkan trotoar, memang memiliki tujuan yang bagus. Kendati demikian, ia menambahkan, kebijakan itu terasa kurang pas sekarang ini karena masih banyaknya PKL liar.
“Publik khawatir pada PKL yang jualan,” katanya ketika dihubungi Republika.co.id, belum lama ini.
Djoko menerangkan program road diet sebenarnya sudah berjalan sejak masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di DKI. Namun, ia menambahkan, masalah PKL belum dapat terselesaikan.
Kondisi itu berlangsung hingga saat ini. Djoko menambahkan keberadaan PKL ilegal dapat lebih masif lagi jika tidak ada ketegasan atau jaminan membebaskan trotoar dari PKL yang berjualan.
Hal lain yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI, Djoko menerangkan, pemilihan ruas jalan. Ia menilai Pemprov DKI sebaiknya memilih jalan yang terbebas dari kemungkinan macet.
Dia menegaskan, tujuan dari pelebaran trotoar atau road diet adalah memaksa publik untuk beralih ke angkutan umum. “Artinya harus ada angkutan umum masal yang memadai,” ungkap dia.
Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di trotoar Jalan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/12). (Thoudy Badai)
Mengutip data pembangunan infrastruktur DKI Jakarta dari Dinas Bina Marga DKI, peningkatan infrastruktur seperti trotoar akan dilakukan untuk mewujudkan visi Jakarta yang maju dan berbudaya. Hingga 2019 ini, setidaknya ada 18 kegiatan strategis peningkatan kualitas pedestrian dan fasilitasnya.
Berdasarkan keterangan, proyek pelebaran trotoar juga sudah dan sedang dilakukan di beberapa lokasi, dari mulai Jl Raya Kemang, Jl Gatot Subroto, Jl Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan-Simpang pejaten, dan wilayah lainnya. Secara umum, teknis pelaksanaan pelebaran itu akan memiliki ketinggian 20 cm dari permukaan tanah, dengan lebar minimal 1,5 m dan luas minimumnya 2,25 m persegi.
Ada empat tipe yang akan digunakan di trotoar itu. Sebab, untuk trotoar dengan lebar paling luas yang mencapai lebih dari 5,5 meter, akan mencakup beberapa bagian. Diantaranya, jalur khusus pejalan, pohon, jalur pesepeda, dan buffer.
Kebijakan pelebaran trotoar ini termasuk dalam progam road diet atau diet jalan. Laman Citylab menjelaskan konsep diet jalan merupakan respons dari praktik perluasan arteri perkotaan dari dua lajur menjadi empat lajur.
Perluasan tersebut justru menambah volume kendaraan. Tidak hanya itu, peningkatan volume lalu lintas juga berdampak pada keterlambatan, kecepatan, dan tingkat kecelakaan.
Sementara diet jalan justru membuat jalan menjadi lebih aman seperti kecelakaan turun menjadi 47 persen pada daerah pinggiran dan 19 persen pada kota yang lebih besar. Manfaat lainnya, yakni lebih banyak orang berjalan kaki atau menggunakan sepeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika