Selasa 24 Dec 2019 06:21 WIB

Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan Diprediksi Menurun

Calon Kepala Daerah masih didominasi dari partai politik.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Nora Azizah
Prediksi calon kepala daerah jalur perseorangan tak akan banyak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 (Ilustrasi Pilkada)
Foto: Antara/Embong Salampessy
Prediksi calon kepala daerah jalur perseorangan tak akan banyak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 (Ilustrasi Pilkada)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw memprediksi calon kepala daerah jalur perseorangan tak akan banyak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menurut dia, calon kepala daerah masih didominasi dari partai politik.

"Prediksi saya calon perseorangan di (Pilkada) 2020 makin sedikit. Karena oligarki kita makin kuat, apalagi persyaratan calon perseorangan berat," ujar Jerry dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Baca Juga

Ia menjelaskan, alasan tak banyaknya calon kepala daerah dari jalur perseorangan karena syarat calon perseorangan berat dan oligarki pada penyelenggaraan negara yang semakin menguat. Jerry mengatakan, setidaknya ada empat hal yang menandakan menguatnya oligarki.

Pertama, maraknya politik uang pada pemilihan umum maupun pilkada belum dituntaskan hingga kini. Kedua, ada politik dinasti yang dikuasai oleh elite politik dalam pilkada.

"Dan elite lah semua yang menentukan hajat hidup demokrasi kita, hajat hidup pemilu kita, dan hajat hidup orang-orangnya," kata Jerry.

Ketiga, lanjut Jerry, makin banyaknya calon kepala daerah tunggal. Keempat, makin sedikitnya calon perseorangan mengikuti pilkada.

"Empat hal ini menurut saya memperlihatkan memang oligarki itu akan makin kuat, karena jabatan dan demokrasi sebagai wacana-wacana kita itu dikuasai oleh para elite," lanjut dia.

Menurut dia, untuk menekan sistem oligarki ini para pemilih di pilkada maupun pemilu harus dikuatkan. Supaya, para pemilik hak suara harus menggunakan hak pilihya untuk calon yang tepat.

Dengan demikian, lanjut Jerry, masyarakat sipil juga harus didorong untuk lebih banyak berkonsolidasi melakukan pendidikan politik. Sehingga demokrasi di Indonesia dapat menghasilkan para pemimpin yang lebih berkualitas.

"Jadi agenda pendidikan politik memang agenda penting yang kita harus mulai pikirkan dan lakukan di 2020, karena kalau tidak memang problem-problem tadi itu akan semakin kuat," kata Jerry.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara serentak dilakukan pada 23 September 2020.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement