REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Agustin Teras Narang, menyebut sampai saat ini ada 173 permohonan pemekaran daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun usulan itu belum bisa ditindaklanjuti.
"Ada sekitar 173 permohonan pemekaran daerah. Namun sampai saat ini presiden masih belum membuka moratorium pemekaran," kata Teras Narang di Palangka Raya, Jumat.
Dia menambahkan, hal itu juga diperkuat dengan pernyataan menteri dalam negeri yang menyatakan kondisi keuangan saat ini ada belum memungkinkan pemekaran daerah. Terlebih saat ini juga masih dilaksanakan pilkada serentak.
Dia mengatakan, dalam pembentukan provinsi, kabupaten/kota pemekaran banyak hal yang harus disiapkan. Tak hanya dari aspek birokrasi tetapi aspek politik dan keuangan juga harus memungkinkan.
Dia menambahkan, membentuk provinsi, kabupaten/kota baru maka infrastruktur institusional juga harus terbentuk. Baik itu dari sisi kepolisian, militer, kejaksaan pengadilan dan termasuk struktur pemerintahannya.
"Kalau dia provinsi, kabupaten/kotanya sudah ada belum, kemudian kecamatannya, desanya, kelurahannya. Ini kan tidak hanya diketok langsung jadi. Ada satu proses birokrasi yang harus dilakukan yang memerlukan banyak pertimbangan yang matang," katanya.
Namun demikian, dia tetap meminta upaya pemekaran daerah tetap dapat diperjuangkan baik dari sisi naskah akademik, dukungan politik dari DPR/DPRD maupun dukungan dari para tokoh masyarakat selaku prasyarat pembentukan provinsi, kabupaten/kota baru.
Pernyataan itu diungkapkan Teras saat melakukan kunjungan kerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dengan salah satu tujuannya menggali kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 di provinsi Kalteng.
"Terkait kunjungan kerja ini kami berharap penyelenggaraan pemilu dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Masyarakat juga agar dapat berpartisipasi dan menyukseskan Pilkada untuk memilik pemimpin Kalteng yang berkualitas dan amanah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika