REPUBLIKA.CO.I, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi santai majunya Putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di kontestasi pemilihan wali kota Surakarta. Demokrat menilai, Gibran memiliki hak untuk maju.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, terlepas dari status Gibran sebagai anak Jokowi, Gibran pun memiliki hak yang sama. "Jadi siapapun, sepanjang dia dipilih oleh rakyat, silakan saja," kata Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, Jumat (13/12).
Menurut Syarif, status Gibran sebagai anak Jokowi seharusnya tak perlu menjadi perkara serius. Asalkan, penyelenggaraan pemilihan umum itu berjalan secara transparan dan akuntabel. Sehingga, anggapan-anggapan negatif soal dirinya bisa ditepis.
"Harus betul-betul transparan. Penyelenggara pemilu betul-betul harus netral, aparat harus betul-betul netra," ujarnya mengingatkan.
Dalam sejumlah kesempatan, Gibran juga kerap dibandingkan dengan Wakil Ketua Umum Demorkrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan anak Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Syarief menilai, pembandingan itu tak perlu.
"Saya pikir kurang elok kalau kita katakan kita ingin membanding-bandingkan, tetapi pada dasarnya itu bagi kami setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih," katanya.
Di Jawa Tengah, Demokrat sendiri masih belum menentukan dukungan pada Pilkada. Keputusan dukungan itu, kata Syarief baru akan diputuskan setelah Partai Demokrat menggelar rapat pada akhir Desember mendatang.
Sebelumnya, Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta dalam Pilkada 2020, Kamis (12/12) pagi.
"Kami berkumpul di Graha Sabha tidak hanya mengantar seorang Gibran mendaftarkan ke DPD PDIP Jateng, tetapi karena kami disatukan oleh cita-cita yang sama agar Solo melompat lebih maju," kata Gibran di sela acara pemberangkatan rombongan relawan Gibran ke DPD PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
