REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Febrian Fachri, Febrianto Adi Saputro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim optimistis kebijakannya menggantikan ujian nasional (UN) dengan asesmen kompetensi tidak akan menghasilkan 'siswa lembek'. Menurut dia, pergantian sistem UN dengan penilaian kompetensi justru akan memberi tantangan yang sesungguhnya bagi sekolah.
Ujian nasional, ujar Nadiem, tetap akan dijalankan pada 2020 nanti. Baru pada 2021, UN sepenuhnya diganti dengan penilaian kompetensi dan survei karakter.
Sekolah, ujarnya, dituntut menerapkan pola pembelajaran yang tidak semata berisi hafalan materi. "Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).
"Tapi, yang men-challenge itu bukan muridnya, yang men-challenge itu buat sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan," kata Nadiem menambahkan.
Menurut Nadiem, penilaian kompetensi nantinya tidak akan berdasar mata pelajaran saja. Namun, juga numerasiliterasi dan survei karakter siswa. Kemampuan literasi, yakni kemampuan bernalar dengan bahasa, sedangkan kemampuan numerasi terkait kemampuan bernalar dengan matematika.
Pada pekan lalu, saat berbicara kepada wartawan di Padang, Sumatra Barat, Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla menyebut UN masih relevan diterapkan dalam mengukur kompetensi pelajar di Indonesia. Menurut JK, andai UN dihilangkan, sistem dan mutu pendidikan Indonesia akan mundur seperti sebelum 2003.
"UN masih relevan. Dengan UN ini kita bisa memperketat sistem. Biar pelajar belajar keras," kata JK di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12).
JK tak mempermasalahkan Nadiem yang ingin mengevaluasi UN. Namun, menurut JK, yang seharusnya dievaluasi adalah hasil pendidikan, bukan UN.
JK siap mendukung andai Nadiem menemukan cara yang tepat, pas dan relevan untuk menjadi tolok ukur pendidikan di Indonesia. Selama ini, menurut JK, UN adalah cara terbaik untuk penyetaraan mutu pendidikan demi menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Andai UN dihapuskan dan kembali ke cara lama, JK tidak yakin mutu pendidikan Indonesia akan menjadi lebih baik. Sekarang dengan adanya UN yang memakai sistem yang ketat menurut JK kualitas dan mutu pendidikan Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Udah ketat gitu aja (dengan UN) mutu pendidikan kita dibanding negara lain masih rendah. Apalagi kalau dibebaskan," ujar JK.
[video] Nadiem: SDM Kita Harus Berkarakter
Didukung Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, merestui rencana Nadiem menghapus UN dan menggantikannya dengan asesmen atau penilaian kompetensi terhadap sekolah dan tenaga pendidik. Kebijakan yang akan berlaku per 2021 ini, ujar Jokowi, juga akan memberlakukan survei karakter terhadap para murid.
"Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan mendikbud," ujar Jokowi seusai meresmikan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12).
Nantinya, menurut Jokowi, setiap sekolah harus mencapai passing grade tertentu sebagai standar kepatutan kualitas pendidikan. Penerapan passing grade ini akan menyaring sekolah mana saja yang harus diperbaiki kualitasnya, termasuk apabila perlu diberi bantuan fasilitas pendidikan.
Ujian nasional, ujar Nadiem, tetap akan dijalankan pada 2020 nanti. Baru pada 2021, UN sepenuhnya diganti dengan penilaian kompetensi dan survei karakter.
Adapun, Ketua DPR Puan Maharani meminta Nadiem tak terburu-buru soal rencana penghapusan UN.
"Jangan terburu-buru, kita lihat, dan jangan sampai merugikan anak murid, kemudian siswa juga orang tuanya, dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Puan juga mempertanyakan terkait kriteria kelulusan seorang siswa jika tidak ada UN. Kemudian, ia juga menanyakan kriteria seorang siswa masuk perguruan tinggi jika UN ditiadakan.
"Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021 jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran mendikbud itu," ujarnya.
Puan berharap Nadiem bisa menjelaskan ke publik terkait kebijakan tersebut. Sebab, selama ini masyarakat baru mendengar sepotong-sepotong dari media. Ia juga mempersilakan Komisi X DPR untuk menanyakan hal tersebut hari ini.
"Silakan Komisi X meminta penjelasan, kemudian Mendikbud menjelaskan kepada publik," ucapnya.
Selayang Pandang UN 2019
Ikuti Whatsapp Channel Republika
