REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan pembangunan jalan khusus tambang menjadi rencana strategis. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menyatakan, pembangunan jalan khusus tambang merupakan bagian dari program Karsa Membangun yang dicanangkannya.
"Salah satu upaya jangka panjang penanganan permasalahan infrastruktur berupa penyediaan akses kendaraan ke wilayah tambang di Kabupaten Bogor yang terletak di daerah Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, dan Tenjo," kata Ade dalam pemaparan di acara Borderline Economic Summit (BES) 2019 yang digelar di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Resort, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12).
Ade menjelaskan, Pemkab Bogor telah melakukan upaya penanganan jangka pendek di jalur tambang di Parung Panjang dengan mengatur jam angkutan. Adapun jam lintasan angkutan tambang, dimulai dari 20.00 WIB hingga 04.00 WIB.
"Di Kabupaten Tangerang pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB," ujarnya.
Dalam jangka panjang, jalur khusus tambang rencananya akan dibangun sepanjang 20,47 kilometer yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Ade menjelaskan, 18,69 kilometer berada di Kabupaten Bogor dan sisanya berada di Kabupaten Tangerang.
"Saat ini, angkutan yang menuju wilayah tambang menggunakan jalan eksisting Kabupaten Bogor (di Parung Panjang) yang kondisinya sudah rusak akibat menjadi jalur lintas angkutan tambang," katanya.
Jalur tambang sepanjang 25 kilometer saat ini dilintasi setidaknya 3.000 angkutan pertambangan per hari. Dari panjang tersebut, terdapat 9,1 kilometer jalan tambang yang kondisinya rusak.
"Kerugian dari jalan yang dilintasi angkutan pertambangan mengganggu aktivitas warga sekitar dan kesehatan," kata Ade.
Karena itu, pembangunan jalan khusus tambang akan segera di realisasikan. Dalam jangka panjang akan dibahas penetapan trase, pembebasan lahan, dan skema pendanaannya.
Selain itu, jalur tambang akan terintegrasi dan terhubung dengan rencana Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3 dan Lingkar Gunung Sindur. Dengan demikian, jalur tambang dapat menghidupkan perekonomian dan daya tarik kawasan jalur tambang.
"Diharapkan dapat mengembangkan transportasi dan pengembangan di sekitarnya yang didominasi oleh kawasan perumahan, agrowisata, dan pertambangan," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan jalur khusus tambang harus segera direalisasikan. Sebab, akibat jalur tambang banyak warga sekitar yang menjadi korban.
Seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang siswa di Parung Panjang harus diamputasi kakinya akibat menghindari truk tambang yang sedang mogok.
"Jalur (khusus) tambang mutlak harus ada. Karena yang memakai jalur sekarang, banyak korban, bukan hanya korban polusi, bukan hanya korban kemacetan, tapi ada korban jiwa juga. Kalau dibiarkan berbahaya," kata Uu.
Uu menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sangat mendukung pembangunan. Dia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menjanjikan segera mulai pembangunan tersebut. Karena itu, pembangunan jalur khusus tambang tinggal menunggu waktu realisasi.
Disinggung terkait, waktu pembangunan dia menyatakan, Pemprov Jabar tak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Sebab, pembangunan jalur khusus tambang merupakan kewenangan pemerintahan pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika