REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali bertemu dengan Pemerintah Singapura melalui Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). Pertemuan ini guna membahas tentang kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Maritim pada Pertemuan The 13th Meeting of the Training MoU between Directorate General of Sea Transportation and MPA Singapore yang dihelat di MPA Academy, Singapore.

Delegasi Indonesia pada pertemuan ini diketuai oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dengan anggota yang merupakan perwakilan dari Direktorat KPLP, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, serta Bagian Kepegawaian.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, selaku Ketua Delegasi Indonesia mengungkapkan, kerja sama di bidang peningkatan kapasitas SDM di bidang matitim dengan Singapura sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2001, sejak ditandatanginya MoU mengenai pelatihan bagi pelaut.

“Kerja sama itulah yang kemudian menjadi cikal bakal atau dasar ditandatanganinya kerja sama di bidang peningkatan kapasitas SDM bagi petugas dan pejabat pemerintah di bidang maritim pada 2005 yang berlanjut sampai dengan saat ini,” ungkap Ahmad.

Selain itu, ada program yang diusulkan MPA Singapore untuk tahun 2020 yaitu AMLP, MPLP, PMP, safety@sea week dan  maritime safety innovation tanggal 20 sampai 24 April 2020 di Singapura dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang dan disponsori.

“Training-training ini, selain memberikan kontribusi dalam pengimplementasian instrumen-instrumen IMO untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, juga dapat memberikan kemudahan untuk pertukaran informasi dan pengetahuan antara Ditjen Hubla dan MPA Singapura,” ujarnya.

Ke depan, instruktur yang akan terlibat akan berasal tidak hanya dari MPA Singapore tetapi juga dari Ditjen Perhubungan Laut itu sendiri.

Sebelumnya, pada hari Selasa (10/11), telah diselenggarakan pula 4th DGST-MPA Officers Dialogue, yang merupakan salah satu program kegiatan yang disepakati oleh kedua negara di bawah payung kerjasama DGST-MPA Training MoU.

Pertemuan ini adalah pertemuan antara personil Ditjen Hubla dan MPA Singapura pada level middle-management dengan tujuan sebagai wadah diskusi dan berbagi pengalaman yang dialami langsung di lapangan terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di kedua negara.

Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Lusi Andayani, yang hadir pada pertemuan dimaksud mengatakan bahwa pertemuan tersebut mengangkat 2 (dua) topik bahasan, yakni Electronic Certificates dan Persiapan Jelang Penerapan IMO 2020 Sulfur Cap.

Pada bahasan Electronic Certificates, Lusi  menjelaskan, Indonesia menyampaikan presentasi terkait penggunaan sistem informasi terintegrasi yang telah diterapkan oleh Ditjen Hubla melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yakni SIMLALA dan INAPORTNET.

“Telah kami sampaikan bahwa Ditjen Hubla sudah melakukan persiapan-persiapan terkait electronic certification, termasuk pada sisi peraturan, infrastruktur, dan juga perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat, baik itu antar stakeholder maupun Government to Government,” tukas Lusi.

Sementara terkait persiapan jelang penerapan IMO 2020 Sulphur Cap, Kasi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Yuserizal, menyampaikan pada forum bahwa Indonesia telah bersiap untuk mengimplementasikan IMO 2020 Sulphur Cap dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE 35 Tahun 2019.

“Surat Edaran ini menyampaikan kewajiban kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia untuk menggunakan bahan bakar berkadar sulfur rendah, serta larangan untuk memindahkan atau mengangkut bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan, serta pengelolaan produk limbah yang dihasilkan dari resirkulasi gas buang,” ujar Yuzerizal.

Lebih mendetail, Yuserizal mengungkapkan bahwa Surat Edaran ini mengatur agar semua kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen m/m.

“Kapal berbendera Indonesia yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur di atas 0,5 persen m/m wajib melengkapi kapalnya dengan sistem pembersihan gas buang/scrubber dengan jenis yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” ujarnya.

Bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen m/m ini, menurut Yuserizal, tersedia mulai 1 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (untuk wilayah Barat Indonesia) dan di Floating Storage Balikpapan (untuk wilayah Tengah dan Timur Indonesia).

Ikuti Whatsapp Channel Republika