REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat membuat Gerakan Nasional menanam 25 juta pohon di lahan kritis seluruh Jabar yang akan dimasifkan pada 2020. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Epi Kustiawan, saat ini sudah terkumpul 21,7 juta pohon dari berbagai instansi.
"Sekarang sudah terkumpul 21,7 juta pohon. Jadi, kalau Pak Gubernur targetkan 25 juta, insya allah akan tercapai," ujar Epi Kustiawan dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/12).
Menurut Epi, sebenarnya tadinya awal tahun depan pencanangan penanaman 25 juta pohon di seluruh lahan kritis di Jawa Barat. Namun ternyata, sekarang pohon yang terkumpul sudah cukup banyak.
Epi menilai, dibutuhkan sekitar 24 juta bibit pohon untuk memulihkan lahan kritis di sepanjang hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. DAS Citarum sendiri, luasnya 600 ribu hektare dari Cisanti sampai Muara Gembong, Bekasi dan lahan kritisnya ada 199 ribu hektare yang terbagi dalam beberapa hulu DAS.
"Ini dibutuhkan 24 juta bibit pohon untuk memulihkan lahan kritis yang ada di sepanjang DAS Citarum," katanya.
Lahan kritis yang ada di DAS Citarum, kata dia, mencapai kurang lebih 77 ribu hektare yang terdiri dari 15 ribu hektare merupakan lahan di dalam kawasan dan lahan di luar kawasan. Luas lahan dk luar kawasan ini, sekitar 61 ribu hektare yang dimiliki oleh masyarakat.
Untuk lahan kritis di Kawasan Bandung Utara, kata dia, letaknya di ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Total luas kawasan di KBU itu 39 ribu hektare dari luas tersebut lahan kritisnya mencapi 10 ribu dan itu di dalam kawasan hutan sedangkan lahan kritis KBU di luar kawasan hutan mencapai 28 ribu.
Menurut Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, KBU tak bisa dilepaskan dari Cekungan Bandung. Karena, KBU zona penyangga fakta yang terjadi perkembangan utara sudah luar biasa. Karena, saat ini, fakta pertumbuhan masyarakat urban tergantung pada air tanah yang cukup tinggi.
"Saat ini, ada 176 pengambil air tanah di kawasan KBU khususnya ini untuk komersial. Walaupun, Pergub 31/2006 ada zonasi. Yakni, zona rusak, merah, dan aman," katanya.
Menurut Bambang, untuk mengendalikan air tanah, ia mempersyaratkan agar pengambilan air tanah syaratnya harus membangun sumur imbuhan. Serta, untuk mengambil air tanah di zona tertentu.
"Kami mendorong pengambil air tanah membayar kewajibannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
