REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO - Puluhan warga Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, mengadu ke DPRD setempat. Mereka menolak beroperasinya tempat pengolahan aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP).
''Keberadaan AMP itu menimbulkan polusi udara bagi warga desa. Tidak hanya polusi suara karena suara mesinnya sangat bising, juga menyebabkan banyak debu bertebaran,'' kata Darwoto (39), salah seorang warga desa.
Bahkan dia menyebutkan, polusi udara akibat keberadaan AMP tersebut telah mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa SD yang ada di sekat lokasi AMP. ''Jarak AMP dan sekolah, sangat dekat. Suara bising yang ditimbulkan dari tempat pengolahan aspal itu, banyak dikeluhkan para guru dan siswa,'' katanya.
Untuk itu, dia dan warga yang rumahnya dekat dengan lokasi AMP, meminta anggota DPRD Banyumas untuk menutup aktivitas AMP. ''Lokasi AMP itu berada di lokasi pemukiman warga dan sekolah. Mestinya, untuk kegiatan yang menimbulkan dampak seperti ini, lokasinya tidak berada dekat dengan pemukiman,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, terkait keluhan warga tersebut, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan pengelola dan pemilik. Namun sampai saat ini, pihak pengelola masih tetap mengoperasikan AMP.
''Kami tidak ingin kompensasi dalam bentuk apa pun. Yang diinginkan warga hanya bisa hidup sehat di rumah sendiri, tidak terganggu oleh berbagai jenis polusi yang bisa mengancam kesehatan kami,'' katanya.
Khudori (38) warga lainnya, juga menuntut penutupan AMP. Bahkan dia meminta dinas terkait mengecek kondisi kelayakan udara di sekitar lokasi tempat pengolahan aspal.
''Debu yang ditimbulkan dari aktivitas AMP itu, sangat menganggu ketenangan warga. Kalau angin sedang bertiup agak kencang, debunya tertebaran cukup jauh. Kami khawatir anak-anak kami terganggu kesehatannya,'' ucap dia.
Kehadiran warga di gedung DPR Banyumas tersebut, ditemui beberapa anggota Komisi II. Ketua Komisi II DPRD, Subagyo, mengatakan akan mengecek ke lokasi.
''Kami akan cek lokasi. Kalau memang mengancam kesehatan warga, kami akan rekomendasikan agar ditutup atau alih fungsi,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika