REPUBLIKA.CO.ID, JAKArTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN) sehingga dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
“Tentu harapannya kepada KPK adalah kalau kita bicara tentang pencegahan, ya KPK tidak dianggap sebagai ancaman melainkan sebagai suatu institusi yang ikut menjaga,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Sri Mulyani menuturkan selama ini, KPK dianggap sebagai suatu lembaga yang menakutkan dan mengancam di mata sejumlah pihak termasuk para aparatur negara sehingga perlu adanya perubahan terhadap pemikiran tersebut.
“Menurut saya tugas paling berat dari KPK adalah memindahkan mindset itu. Lalu menciptakan society yang based on trust,” ujarnya.
Ia menyebutkan melalui adanya konektivitas dan rasa saling percaya antara KPK dengan aparatur negara maka akan menciptakan situasi yang saling mendukung terutama terkait kebijakan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Mereka harus percaya dengan sistemnya karena kalau ASN merasa ini (KPK) partnernya maka akan terjadi trust sehingga ekonominya akan maju luar bisa,” ujarnya.
Di sisi lain, jika tidak ada rasa saling percaya maka muncul sistem saling mencurigai yang mengakibatkan para ASN ragu dalam mengambil keputusan sehingga berpotensi menghambat langkah untuk berkontribusi melakukan pembangunan.
“Kalau didominasi melalui ketakutan, kekhawatiran, dan apalagi ancaman maka seluruh sistem akan mengikuti tone seperti itu. Itu very high cost, sangat tidak pasti, dan dari sisi ekonomi itu menjadi beban yang luar biasa,” katanya.
Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani, jumlah ASN yang memiliki niat untuk melakukan korupsi hanya sekitar 5 persen. Sehingga mayoritas aparatur negara memang benar-benar bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan integritasnya.
“Saya percaya mungkin 95 persen ASN itu baik, bahkan 97,5 persen. Sedangkan yang memang mempunyai niat jahat itu sedikit, jadi kita harus memenangkan yang besar ini,” katanya.
Tak hanya itu, ia percaya bahwa membangun Indonesia sebagai negara yang bersih dan bebas korupsi merupakan upaya berkelanjutan sehingga harus terus dilakukan dan diperlukan koordinasi dari semua pihak.
“Dalam birokrasi, saya percaya bahwa membangun sistem yang bersih adalah suatu upaya berkelanjutan. Nggak bisa hanya sekali dalam suatu periode atau event,” katanya.
Sri Mulyani pun mengapresiasi KPK yang memberikan penghargaan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2019 kepada beberapa instansi tepat pada rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
“Penghargaan itu untuk mengingatkan bahwa Anda pejabat publik sehingga yang harus dilakukan adalah untuk publik, bukan untuk diri sendiri. Hal-hal yang sifatnya konkret sepeti itu harus menjadi contoh dan role model,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika