REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan segera bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas evaluasi pemberantasan korupsi selama ini.
Jokowi juga akan menyampaikan sejumlah masukan terkait perbaikan sistem terkait rekrutmen politik (kader masuk parpol) hingga pembagian fokus KPK dalam bersinergi dengan pemerintah pusat, pemda, kepolisian, atau kejaksaan.
"Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik, fokus KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah, pusat, kepolisian, kejaksaan. Agar fokus tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," kata Jokowi.
Ada sejumlah bahan evaluasi terhadap sistem pemberantasan korupsi yang menurut Jokowi perlu jadi perhatian. Pertama, jelas Jokowi, bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi perlu dilakukan. Namun, ada langkah penting yang juga perlu digencarkan yakni pencegahan.
"Pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi," kata Jokowi.
Poin kedua, Jokowi memandang bahwa proses rekrutmen politik atau masuknya kader ke dalam partai politik harus kembali diatur agar tak menimbulkan beban biaya besar bagi kader. Ia tak ingin kader parpol justru 'tengok kanan-kiri' begitu sudah mendapat jabatan atau posisi demi mengembalikan modal awal masuk parpol.
Ketiga, Jokowi ingin adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kemudian poin keempat, Presiden mendukung adanya penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) para terduga koruptor. Namun, Jokowi juga mendorong adanya perbaikan sistem yang bisa masuk ke dalam instansi pemerintah agar kejadian serupa tak terulang.
"Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap, setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
