Kamis 05 Dec 2019 16:58 WIB

Kasus Gizi Buruk di Kota Serang Naik 100 Persen

Kasus gizi buruk terjadi di wilayah yang tergolong prasejahtera.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Nora Azizah
Kasus gizi buruk di Kota Serang terjadi di wilayah yang tergolong prasejahtera (Ilustrasi)
Foto: Republika/Alkhaledi Kurnialam
Kasus gizi buruk di Kota Serang terjadi di wilayah yang tergolong prasejahtera (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Kasus anak dengan gizi buruk di Kota Serang tahun ini naik hingga 100 persen dibandingkan 2018 lalu. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Serang mencatat, ada 102 anak terdampak gizi buruk pada 2019, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 51.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Serang, Lenny Suryani, membenarkan peningkatan kasus gizi buruk di Kota Serang. Data tersebut menurutnya merupakan hasil terbaru dari penimbangan posyandu tahun ini yang dimungkinkan bertambah hingga akhir Desember ini.

Baca Juga

"Gizi buruk yang sudah didata memang 102, paling banyak terjadi di Kecamatan Kasemen, lalu Kecamatan Taktakan. Di daerah tersebut banyak terjadi karena memang masyarakat di sana masih tergolong prasejahtera," jelas Lenny Suryani, Kamis (5/12).

Meski begitu, Lenny menyebut bahwa peningkatan kasus ini terjadi lantaran survei angka gizi buruk di masyarakat pada tahun ini semakin digencarkan. Sementara pada tahun sebelumnya, kegiatan pengumpulan data oleh para surveilans berjalan tidak optimal, sehingga belum memberikan gambaran penuh kasus gizi buruk.

"Gizi buruk itu diukur dari tinggi badan per berat badan. Kalau pada tahun lalu mungkin surveilans belum optimal jari yang ditemukan hanya 51, padahal bisa lebih dari itu," tuturnya.

Untuk menangani gizi buruk di wilayahnya, Dinas Kesehatan menurutnya telah secara rutin melakukan program pemberian makanan tambahan (PMT). Pos-pos gizi juga dibentuk di pemukiman masyarakat yang banyak terjadi gizi buruk. Pada pos tersebut wawasan tentang cara pemberian asupan untuk anak hingga pemberian makanan tambahan diberikan.

Ia menambahkan, masalah gizi buruk tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinkes saja. Menurutnya, isu ini baru benar-benar bisa dientaskan ketika semua perangkat daerah dan elemen masyarakat mau bergerak bersama.

"Harus sinergi lintas sektoral karena masalah ini bukan cuma tugas dinkes. Perlu juga Dinas Ketapang untuk memelihara ketahanan pangan masyarakat, Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk sarana air bersih, lingkungan hidup untuk sampahnya, juga dengan Disnaker supaya para kepala keluarga itu diberi lapangan pekerjaan," kata Lenny.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement